Hujan Interupsi: Gubernur Jabar sesali Banyaknya Kadis Yang tidak Hadir di Paripurna
Terjadi hujan interupsi usai Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil menyampaikan jawaban atas padangan umum fraksi-fraksi terhadap raperda APBD Provinsi Jawa Barat 2020
Bintang Timur
MONITORDAY.COM-Terjadi hujan interupsi usai Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil menyampaikan jawaban atas padangan umum fraksi-fraksi terhadap raperda APBD Provinsi Jawa Barat 2020 serta pendapat gubernur terhadap prakarsa Raperda tentang Pasar Pusat Distribusi, kemarin (15/11). Interupsi pertama disampaikan oleh anggota Fraksi Demokrat DPRD Provinsi Jawa Barat, H Sugianto Nanggolah. Kepada gubernur, dia mempertanyakan soal status Tim Akselesasi Pembangunan (TAP) yang berasal dari non PNS namun difasilitasi anggaran dari pemerintah daerah.
“Berdasarkan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 76 Tahun 2018 tentang Tata Hubungan Kerja Staf Ahli Gubernur Jawa Barat dengan Perangkat Daerah, bahwa staf ahli gubernur itu berasal dari PNS eselon II, mohon penjelasan,” katanya.
Apalagi, lanjut dia, beban APBD Provinsi Jawa Barat untuk belanja pegawai sudah cukup berat. “Bagaimana kita mau efisiensi APBD kalau kita mesti mengangkat TAP non PNS,” imbuhnya.
Kemudian, interupsi Sugianto tersebut dibalas oleh interupsi anggota Fraksi Nasdem Persatuan Indonesia, H Eryani Sulam. Menurutnya, gubernur tidak perlu memberikan penjelasan atas interupsi anggota Fraksi Demokrat dalam rapat paripurna tersebut. Pasalnya, agenda paripurna sudah dibatasi oleh tema dan waktu yang sudah disepakati bersama.
“Berhubung ini hari Jumat dan sudah disepakati bahwa paripurna kali ini hanya dua agenda, saya usulkan agar penjelasan tambahan gubernur bisa dijadwalkan kembali,” tuturnya.
Persoalan ini belum dijawab oleh gubernur. Interupsi kembali dilayangkan oleh anggota Fraksi PKB, Hj Yuningsih. Dia mempertanyakan kehadiran sejumlah kepala dinas dalam rapat paripurna ini. Mengingat, rapat paripurna sangatlah penting karena berkaitan dengan program kerja dan pelaksanaan anggaran.
“Apakah ini menunjukkan bahwa para kepala dinas sudah tidak loyal lagi kepada gubernur? Kalau terindikasi seperti itu, sebaiknya diganti, karena mereka kami anggap sudah tidak mau bekerja dan mengindahkan rapat paripurna ini yang juga penting,” tegasnya.
Hal yang sama juga disampaikan oleh anggota Fraksi Demokrat lainnya, yakni M Irfan Suryanegara dan anggota Fraksi PDI Perjuangan H Syamsul Bachri. “Apa yang disampaikan rekan kami dari PKB itu benar, sebaiknya gubenur menjelaskan hal ini,” kata Syamsul.
Melihat banyaknya interupsi, Ridwan Kamil akhirnya menjawab interupsi dari sejumlah anggota DPRD Provinsi Jawa Barat. “Apa yang kami putuskan sudah dikaji dengan Biro Hukum Setda Pemprov Jabar, soal rincian anggaran TAP, kami punya drafnya yang bisa kita bahas secara detil nanti dalam rapat Badan Angaran,” ujarnya.
Kemudian, terkait minimnnya kehadiran para kepala dinas, pria yang biasa disapa Emil ini mengungkapkan rasa kekecewaannya dan akan menjadi bahan evaluasi. “Nanti kami akan tegur. Kami juga ada TPP. Bagi mereka yang melanggar kedisplinan akan kami potong TPP-nya, sambil tidak boleh mengulangi lagi ketidakhadiran mereka dalam forum penting ini,” ungkapnya.
