Hardiknas, Tantangan Dunia Pendidikan di Tengah dan Pasca Pandemi Covid-19

MONITORDAY.COM - Berbagai permasalahan dialami dunia pendidikan Indonesia saat Pandemi Wabah Covid-19. Salah satunya karena belum meratanya infrastruktur teknologi di Indonesia membuat pelaksanaan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) tidak efektif dilaksanakan di sebagian wilayah di Indonesia.

Demikian diungkapkan Pengamat Pendidikan, Dr. Dirgantara Wicaksono, M. Pd. MM, dalam diskusi daring yang digelar Departemen Pendidikan dan Penalaran Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta, bertajuk "Membayangkan Masa Depan Pendidikan Indonesia Pasca Pandemi”, pada Sabtu (2/5).

"Ketidaksetaraan dalam berbagai aspek penyelenggara pendidikan seperti kualitas tenaga pendidik yang melek teknologi dan jaringan serta kuota internet yang belum mampu tersentuh pada seluruh wilayah di indonesia, semakin menyulitkan penyelenggaraan PJJ," katanya.

Dalam kesempatan yang sama, Dosen Fakultas Ilmu Sosial UNJ, bidang kebijakan publik, Prof. Dr. M. Japar, M. Si menyatakan bahwa kondisi masyarakat Indonesia saat ini yang hidup dalam 4 era, yaitu agraris, industrialisasi, digital dan artifisial.

Menurut dia, adanya 4 era tersebut menjadikan tantangan yang besar selama penyelenggaraan PJJ ini berlangsung, karena negara tidak boleh meninggalkan masyarakat yang berada dalam segmentasi tiap-tiap era tersebut.

"Dengan kondisi tersebut, tentu kita melihat bagaimana sulitnya membangun pembelajaran yang efektif pada saat kondisi darurat pandemi Covid-19," tuturnya.

Karena itu, menurut Prof. Japar, masa setelah Pandemi adalah masa di mana harus adanya kesadaran kolektif akan pentingnya pemerataan teknologi di setiap daerah. Hal ini dinilai penting untuk dalam rangka membangun sistem pendidikan di Indonesia yang seiring dengan perkembangan zaman.

"Pendidikan harus kearah pengembangan teknologi yang masif serta dorongan perubahan perspektif pelajar yang harus lebih gesit dan tanggap membaca keadaan zaman sehingga pendidikan tidak lagi tertinggal atau belum mampu menyamai perkembangan yang pesat di abad 21," ungkapya.

Lebih lanjut, Prof. Japar mendorong pemerintah agar lebih jelas dan konkret dalam menentukan kebijakan pendidikan serta juga pemerintah harus menyiapkan pengamanan sosial terukur bagi masyarakat yang terdampak oleh pandemi Covid-19.

"Sehingga ketakutan akan adanya siswa atau mahasiswa yang tidak bisa melanjutkan studinya bisa diminimalisir karena secara konstitusional negara bertanggung dengan pendidikan rakyatnya," tuturnya.

Sementara itu, Dr. Dirgantara menegaskan, bahwa dimasa depan pembangunan infrastruktur teknologi harus menjadi prioritas pemerintah dalam penyelenggaraan pendidikan. Selain itu pada masa depan orangtua di Indonesia akan muncul kesadaran kolektif tentang pembelajaran yang sinergis antara pendidikan di keluarga dengan di sekolah.

"Pada masa depan, pemerintah harus meningkatkan kualitas tenaga pendidik serta sarana dan prasarana yang memadai untuk belajar berbasis daring," ujar Dirgantara, yang juga Founder serta pembina dari organisasi pendidikan Backpacker Teaching itu.

Lebih lanjut Ia mengatakan, Pandemi Covid-19 mengajarkan bahwa pendidikan indonesia yang menghabiskan anggaran sekitar 500 triliun setiap tahunnya masih belum siap menghadapi perkembangan yang pesat di abad 21. Menurutnya, kekurangan dan kekeliruan dalam pelaksanaan kebijakan pendidikan darurat Covid-19 wajib dievaluasi agar pendidikan berjalan tidak seadaanya.

"Seperti kata kanselir Jerman angela merkel untuk menang melawan pandemi di butuhkan pemimpin yang baik dan bijak dalam mengambil keputusan, begitu negeri jerman berjuang agar dapat memenangkan perangnya melawan Covid-19. Dan mungkin pembelajaran Berbasis daring dimasa depan akan semakin menjadi primadona bagi kehidupan masyarakat yang serba digital" tegasnya.