Gunung Merapi Siaga, BNPB Lakukan Ini
Kami hari ini akan memberikan bantuan sebesar Rp1 miliar kepada setiap kabupaten. Di sini terdapat satu kabupaten dari DI Yogyakarta, yaitu Kabupaten Sleman, lantas sisanya tiga kabupaten dari Provinsi Jawa Tengah.
Fachri Septian
MONITORDAY.COM - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyokong dana sejumlah Rp1 miliar untuk penanganan erupsi Gunung Merapi, yang tengah ditetapkan dalam Level III atau Siaga pada Kamis (5/11).
Sedangkan sokongan dana tersebut disalurkan kepada tiap-tiap wilayah administrasi yang masuk dalam zona Kawasan Rawan Bencana (KRB) Gunung Merapi.
"Kami hari ini akan memberikan bantuan sebesar Rp1 miliar kepada setiap kabupaten. Di sini terdapat satu kabupaten dari DI Yogyakarta, yaitu Kabupaten Sleman, lantas sisanya tiga kabupaten dari Provinsi Jawa Tengah,” kata Kepala BNPB, Doni Monardo saat berkunjung ke di wilayah KRB, Yogyakarta dalam keterangan tertulisnya, Kamis (19/11).
Kunjungan kerja hari pertama ke wilayah KRB Gunung Merapi, Doni memberikan bantuan sejumlah Rp1 miliar masing-masing kepada dua kabupaten, yaitu Kabupaten Sleman dan Kabupaten Klaten.
Dalam bantuannya, Doni memberikan kepada Pemerintah Kabupaten Klaten, melalui Pjs.
Bantuan kedua, diberikan Doni saat mengunjungi lokasi pengungsian warga kepada Pemerintah Kabupaten Sleman di Desa Glagaharjo, Sleman, DI Yogyakarta.
Kemudian untuk wilayah lain, Doni akan menyerahkan antuan tersebut pada Jumat (20/11), bahkan meninjau pengungsian di Boyolali dan Kabupaten Magelang, Jawa Tengah.
Tak hanya bantuan, Doni pun menyalurkan dukungan bagi penanganan para pengungsi untuk penegakan protokol kesehatan dalam mencegah penularan Covid-19 di lokasi yang menjadi tempat pengungsian.
Diketahui, rinciannya merupakan satu unit mesin antigen, 15.000 catridge antigen, 200.000 masker kain, 250 jerigen hand sanitizer masing-masing 4 liter kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di berbagai wilayah.
Selain itu, Doni berharap agar keselamatan dan kesehatan di tiap-tiap lokasi pengungsian dapat menjadi prioritas terdepan. Sehingga, tak muncul klaster pengungsian Gunung Merapi, yang disebabkan abainya para pengungsi terhadap protokol kesehatan.
"Maka yang menjadi prioritas adalah mengikuti sistem pengungsian berbasis kepada protokol kesehatan,” ungkap Doni.
Sebelumnya, Doni mendorong arahan kepada para pemangku kebijakan di setiap daerah yang termasuk dalam KRB Gunung Merapi agar memberikan prioritas kepada para kelompok yang rentan.
"Kami juga sudah menyampaikan seluruh daerah agar memberikan prioritas kepada kelompok rentan, dalam hal ini adalah lansia, memiliki komorbid, yang difabel, ibu-ibu hamil dan juga balita. Itu yang harus kita prioritaskan,” sebut Doni.
Selanjutnya, Doni juga meminta agar tiap pemerintah daerah dapat melayani secara maksimal, sehingga para pengungsi dapat merasa aman dan nyaman. Khususnya, aspek seperti logistik, obat-obatan, fasilitas istirahat hingga sanitasi air dipenuhi dengan baik.
"Pengungsian juga harus dalam kondisi yang aman dan nyaman. Aman dari aspek keamanan secara umum, nyaman dari aspek intuk dulungan logistiknya, obat-obatannya, fasilitas untuk istirahatnya, sanitasinya dan air bersih itu betul-betul bisa terpenuhi,” imbuh Doni.
