Golkar Seharusnya Menyelamatkan DPR, Bukan Setnov

Mondayreview.com -  Keputusan Partai Golkar mempertahankan Setya Novanto sebagai ketua DPR RI, telah mencoreng citra dan kredibelitas  DPR sebagai lembaga negara. Di tengah semakin menurunnya kepercayaan masyarakat kepada lembaga tersebut seharusnya menjadi pertimbangan penting bagi partai beringin ini.

Keputusan  tersebut tentunya membuat gerah partai-partai lain. Seolah-olah Partai Golkar lebih mengutamakan kepentingan pragmatis. Tidak melihat kepentingan bangsa yang lebih luas.

Seperti diungkapkan Sekretaris Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN, Yandri Susanto memandang bahwa keputusan DPP Partai Golkar telah menghina lembaga DPR RI. Seharusnya, Setnov yang notabenya telah menjadi tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak butuh waktu lama untuk menggantikan posisinya sebagai Ketua DPR RI.

Yandri mempertanyakan apa maksud Partai Golkar masih mempertahankan Setnov sebagai Ketua DPR dengan dalih masih menunggu proses praperadilan yang diajukan Novanto melawan Komisi Pemberantasan Korupsi.  Padahal, Yandri menambahkan bahwa sebagai partai yang telah memiliki pengalaman panjang dalam berpolitik mampu membaca dampak dari keputusan yang mereka ambil.

Walaupun partai beringin memiliki hak untuk kursi ketua DPR, tapi Yandri mengingatkan bahwa DPR bukan hanya milik Golkar. DPR menurut dia terdiri dari seluruh fraksi dan merupakan sebuah lembaga yang bertugas mewakili seluruh masyarakat Indonesia.

"Jadi Golkar tolong pikirkan martabat lembaga yang sangat kita hormati ini. Saya yakin banyak kader Golkar yang lain banyak kok hebat-hebat dan yang bisa melanjutkan kepemimpinan Novanto," kata Yandri kepada awak media, Rabu (22/11)..

Untuk itu, Yandri meminta agar Novanto segera mundur saja dari posisi Ketua DPR. Dengan begitu, Novanto juga bisa fokus pada kasus yang menjeratnya. Toh kata Yandri, Novanto tidak akan bisa berbuat apa-apa dari balik jeruji. "Ditambah citra DPR bisa menjadi lebih baik kalau dia mundur. DPR tidak tersandera dengan kasus Novanto," imbuh Anggota komisi II DPR ini.

Hal senada juga disampaikan Wakil Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Achmad Baidowi. Menurutnya status hukum Novanto sangat mempengaruhi kredibilitas dan citra DPR. Sehingga, seharusnya Partai Golkar segera mencari penggantinya.

Baidowi menegaskan, meskipun pergantian Ketua DPR RI diserahkan sepenuhnya oleh Partai Golkar, tapi jangan sampai persoalan di internal Golkar mengganggu kredibilitas lembaga negara.  "Kami menghormati hak politik masing-masing Parpol dalam bersikap, namun kredibilitas lembaga perlu diutamakan, karena saat ini DPR sedang disorot publik bahkan secara langsung menyerang personal Pak Novanto," ujarnya dalam keterangan pers, Rabu (22/11). 

Baginya, Partai Golkar harus memprioritaskan kepentingan negara, yakni menjaga kredibilitas dan citra lembaga yang kini menjadi pertaruhan. 

"Jangan sampai ada kesan menghalangi ataupun mengganggu kinerja lembaga gara-gara persoalan Ketua DPR RI,"katanya.