Gibran Diboyong ke Jakarta, Pendukung Anies dan AHY Bakal Ketar-ketir
Bintang Timur
MONITORDAY.COM - Peluang Wali Kota Solo terpilih Gibran Rakabuming Raka diboyong ke Jakarta pada Pilkada Serentak 2024 cukup terbuka. Pendukung Anies Baswedan dan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) bakal ketar-ketir.
Hal itu dinyatakan Pengamat Sosial Politik Fadhli Harahap menanggapi pernyataan Petinggi Partai Demokrat yang menuding bahwa penolakan Presiden Jokowi terhadap RUU Pemilu dan sejumlah partai pendukung pemerintah disinyalir untuk menyiapkan Gibran ke kontes Pilkada DKI Jakarta .
Direktur Eksekutif Sudut Demokrasi Riset dan Analisis (SUDRA) itu menilai, Gibran berkesempatan merasakan panasnya kompetisi Pilkada DKI Jakarta yang diprediksi berlangsung ketat jika berhadap-hadapan dengan Anies Baswedan sebagai petahana atau Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang disebut-sebut dipersiapkan untuk DKI Jakarta.
Bahkan, Fadhli menganggap, jika sampai Gibran diboyong ke Jakarta, bukan tidak mungkin kehadiran Gibran bisa bikin ketar-ketir Anies dan AHY serta para pendukungnya.
"Jika betul terjadi, Pilkada DKI akan lebih panas, ketat dan kompetitif. Tidak menutup kemungkinan juga Gibran akan mengikuti jejak bapaknya, pertama kali merasakan ganasnya pertarungan Ibu Kota, karena ini berbeda dengan di Solo, jadi butuh kerja ekstra keras dan strategi jitu untuk menang," ujar Fahdli.
Namun, analis politik UIN Jakarta itu menyarankan agar putra sulung Presiden Jokowi itu tetap fokus menyelesaikan tugasnya sebagai Wali Kota Solo. Gibran harus berhasil mencipatakan legacy, setidaknya untuk dua tahun sampai Pilkada DKI Jakarta dilaksanakan.
"Naikkan prestasi Kota Solo. Tingkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Syukur-syukur lebihi bapaknya, kan begitu harapan masyarakat Solo. Karena proses tidak akan mengkhianati hasil, sehingga peluangnya tentu akan semakin terbuka," pungkasnya.
Awal bulan ini kembali beredar isu reshuffle di Kabinet Indonesia Maju. Kabar itu diungkapkan oleh Relawan Jokowi Mania (JoMan).
Pengamat Politik Universitas Paramadina Hendri Satrio mengatakan bahwa reshuffle merupakan hak Presiden Joko Widodo (Jokowi). "Isu reshuffle kan terserah presiden," katanya saat dihubungi, Minggu (14/2/2021).
Menurutnya, tak masalah jika reshuffle kembali dilakukan mengingat kondisi negara saat ini tidak ada perubahan.
"Kalau presidennya butuh ya reshuffle lagi juga enggak apa-apa. Toh kondisinya juga saat ini presiden juga pasti lebih ngerti, rakyat juga lebih ngerti kita enggak beranjak ke mana-mana kan,” ungkapnya.
Menurutnya, sektor yang perlu diperkuat jika ada reshuffle adalah ekonomi dan humaniora. "Jadi kalau reshuffle mungkin ya yang ada kaitannya dengan ekonomi dan humaniora. Seperti pendidikan terus kemudian keuangan. Tapi ya semuanya terserah presiden. Kalau mau reshuffle wajar-wajar aja, nothing special," tuturnya.
Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah melakukan reshuffle Kabinet Indonesia Maju akhir Desember 2020. Jokowi melantik enam menteri baru di jajaran Kabinet Indonesia pada tanggal 23 Desember 2020 lalu. Keenam menteri yang dilantik adalah Tri Rismaharini sebagai Menteri Sosial, Budi Gunadi Sadikin sebagai Menteri Kesehatan. Sandiaga Uno sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Muhammad Lutfi sebagai Menteri Perdagangan, Yaqut Cholil Qoumas sebagai Menteri Agama, dan Wahyu Sakti Trenggono ditunjuk sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan.
Enam menteri baru ini dilantik berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) No. 133/P/2020 tentang Pengisian dan Penggantian Beberapa Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024.
