Gerindra Minta Jokowi Jujur Kepada Rakyat Soal Ekonomi
Pemerintah mustinya lebih peka dan tidak anti kritik.

MONDAYREVIEW.COM – Menurunnya daya beli masyarakat di era Pemerintahan Jokowi-JK benar-bener terjadi. Sehingga jika Presiden Jokowi menyatakan ini tidak terjadi, hanya sekedar isu yang dihembuskan oleh lawan politiknya untuk kepentingan Pilpres 2019 nanti, ini merupakan tindakan yang sangat “nyeleneh” dan menyepelekan kondisi ekonomi nasional. Demikian disampaikan Anggota Komisi XI DPR RI, Heri Gunawan seperti dilansir RMol, Jumat (06/10).
Politikus Partai Gerindra ini menegaskan pemerintah harus jujur melihat kondisi ekonomi yang sebenarnya. Dan jangan melakukan pembelaan-pembelaan dengan melakukan pembelaan diri dengan melontarkan pernyataan yang menurutnya anti kritik dan terlihat tidak peka.
"Pemerintah mustinya lebih peka dan tidak anti kritik. Daya beli masyarakat bukanlah hal sepele dan nyeleneh. Sebab, jangan sampai publik melihat lesunya daya beli saat ini karena pemerintah suka nyeleneh," ujarnya.
Heri mengungkapkan berdasarkan data BPS (Badan Pusat Statistik) 2017 tercatat pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal II tahun ini 5,01 persen. Angka itu lebih rendah dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya yang mencapai 5,18 persen.
“Penurunan itu ditandai oleh penurunan konsumsi rumah tangga yang menjadi indikator untuk mengukur daya beli," tegasnya.
Data BPS, kata dia juga menunjukan bahwa konsumsi rumah tangga kuartal II 2017 hanya mencapai 4,95 persen atau hanya naik tipis dibandingkan kuartal sebelumnya yang pertumbuhannya 4,94 persen. Perlambatan juga terlihat dari konsumsi rumah tangga pada kuartal II tahun lalu yang mencapai 5,07 persen.
Sebab, lanjut Heri, kalau dilihat dari angka yang ada, daya beli masyarakat tumbuh sangat tipis. Yakni dari 4,94 persen pada kuartal I tahun ini menjadi 4,95 persen pada kuartal II. Namun, angka itu menurutnya menurun tajam jika dibandingkan periode yang sama kuartal II tahun 2016 yang mencapai 5,07 persen. "Itu fakta yang tidak nyeleneh," katanya.