Gedung Kejagung Terbakar, Pakar Hukum UMY Himbau Segera Bentuk Tim Investigasi Independen
Pembentukan tim investigasi independen bertujuan untuk memastikan tidak adanya unsur kesengajaan.
Bintang Timur
MONITORDAY.COM - Pakar Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, King Faisal Sulaiman menghimbau perlu dibentuknya tim investigasi independen untuk memastikan tidak ada unsur kesengajaan.
Publik tentu bisa mencium aroma ketidakberesan dibalik kebakaran gedung Kejaksaan Agung (Kejagung). Lantaran jarak waktu terungkapnya main mata dari pihak kejaksaan yang dilakonoi jaksa pinangki yang siap membantu Djoko Tjandra karena 147 Miliar rupiah sudah menanti.
Namun dewi fortuna tidak berpihak kepada sang jaksa cantik, kemudian menyeret sejumlah pejabat tinggi Polri. Terkuaknya kasus ini hingga kebakaran gedung, menambah kecurigaan publik terhadap lembaga tinggi negara yang memiliki moto Tri Krama Adhyaksa.
"Tim independen harus tediri dri gabungan lembaga yg kredibel semisal ham, komisi, kejaksaan, KPK. Dan jgn lupa, melibatkan wakil tokoh masyarkat. Dugaaan sebagian orang bahwa tidak menutp kemungkinan terjadi sabotase bisa dipahami," ujarnya kepada monitorday.com, minggu (23/8/2020).
Dikatakan King, kasus Djoko Tjandra bisa menjadi aib nasional bagi kejaksaan jika tidak tuntas dalam penanganannya. Apalagi sangkaan gratifikasi yang menyeret jaksa pinangki semakin kuat.
Publik kini berharap teka teki peradilan di negeri ini yang sudah kadung obesitas dengan kasus hitam, dapat membuka kotak pandora mega skandal kasus korupsi lainnya seperti BLBI, jiwasrya dan masih banyak lainnya.
Ia menilai kebakaran ini menjadi pukulan telak bagi kejagung. Ditengah upaya menuntaskan sejumlah kasus korupsi mulai dari big fish hingga super big fish yang selama ini masih stagnan. Boleh jadi, kebakaran gedung kejagung menjadi momentum bagi presiden untuk membuktikan bahwa pemerintah tegas dalam menjadikan kejahatan korupsi sebagai common enemy.
Lebih lanjut, kata King, Presiden tidak boleh segan untuk mengeavaluasi kinerja jaksa agung dan harus dimintai pertanggungjawaban secara institusional.
"Ini adalah kado pahit law enforcement dalam 75 tahun HUT kemerdekaan. Dan jika tidak disikapi serius, maka bisa minumblkn presden buruk bagi Jokowi. Akan ada arus public ditrust yg masif. Orang akan mempertanyakan komitmen presiden dalam pemberantasan korupsi," tandasnya.
