Ganjar Usul Pemerintah Pusat Serahkan Tanggung Jawab Vaksinasi ke Daerah

MONITORDAY.COM - Pemerintah sedang mengebut percepatan vaksinasi. Hal itu merupakan ikhtiar untuk melindungi masyakarat dan bisa membentuk herd immunity. 

Terkait langkah itu, Gubernur Jawa Tengah (Jateng), Ganjar Pranowo mengusulkan pada pemerintah pusat supaya menyerahkan pertanggungjawaban vaksinasi kepada Gubernur. Sehingga diharapkan percepatan vaksinasi lebih tepat dan sesuai dengan kebutuhan wilayah masing-masing.

Demikian disampaikan Ganjar, setelah mengikuti rakor evaluasi perkembangan vaksinasi di Jawa Bali dengan Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan secara virtual di gubernuran, Rabu (14/7/2021). Dalam rakor itu ditegaskan agar daerah bisa mempercepat vaksinasi.

“Maka saya usul agar seluruh koordinasi vaksinasi serahin aja sama gubernur-gubernur. Gubernur aja suruh pertanggungjawaban seluruhnya, sehingga kalau nanti itu bisa dilakukan, itu akan bisa kita distribusikan sesuai dengan; satu jumlah penduduk, dua wilayahnya, dan tiga kecepatan yang menunjukkan komitmen dari kepala daerah setempat,” ungkap Ganjar.

Politikus PDIP itu mencontohkan beberapa daerah di wilayahnya yang warganya antusias untuk mendapatkan vaksin seperti Kota Semarang dan Grobogan. Menurutnya, tingginya antusiasme tidak sebanding dengan dosis vaksin yang diberikan.

Oleh karena itu, Ganjar menyebut Jateng berinisiatif dengan mengalihkan alokasi vaksin daerah yang cakupan vaksinnya rendah serta mengirimkan dosis vaksin yang dimiliki Pemprov.

“Seandainya kemudian konsep ini disetujui, yang bertanggungjawab sepenuhnya itu gubernur, gubernur yang melakukan kontrol, sehingga semua bisa menjadi sub koordinasi maka ini akan lebih cepat,” ujar Ganjar.

Sebab, lanjut dia, perangkat Pemda telah siap dan hanya perlu menentukan tempat vaksinasinya. Selanjutnya dukungan dari TNI Polri dan instansi swasta, Ganjar optimistis dengan itu percepatan vaksinasi akan lebih baik.

Sembari menunggu, Ganjar menyebutkan pihaknya tengah mendesain jika vaksinasi Jateng ditingkatkan hingga 300 persen. Hitung-hitungan mulai dari kebutuhan SDM, titik vaksinasi hingga kebutuhan dosis vaksin sedang dilakukan.

“Sehingga nanti kita bisa memenej. Itu evaluasi soal vaksinasi yang intinya harus dipercepat, tidak boleh ada vaksin yang ditahan, segera suntikkan, jangan lupa nyatet,” tandasnya.