FAI UMJ Gelar Diskusi Pra Kongres Umat Islam Indonesia

MONITORDAY.COM - Berbagai kegiatan diskusi keislaman terus digelar untuk menyambut agenda besar, Kongres Umat Islam Indonesia (KUII) yang rencananya dilaksanakan di Pangkal Pinang, Bangka Belitung pada 26-29 Februari 2020 mendatang.

Beberapa pihak pun turut terlibat dalam penyelenggarakan diskusi pra Kongres UII ini, termasuk instansi pendidikan dalam hal ini civitas akademika Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ).

Seperti yang dilaksanakan pada 21 Januari 2020 kemarin, UMJ melalui Fakultas Agama Islam bekerjasama dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) melaksanakan Forum Group Discussion (FGD) Pra Kongres UII dengan tema "Peran umat Islam Indonesia untuk mewujudkan Indonesiia maju, adil dan Beradab".

Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) Prof. Dr. Syaiful Bakhri, SH, MH, dalam sambutannya, menegaskan bahwa Civitas akademika UMJ melalui Fakultas Agama Islam berperan aktif memberikan kontribusi penyelenggaraan KUII yang ke-7.

"UMJ turut berpartisipasi dalam KUII sebagaimana  yang telah dilakukan UMJ pada KUII tahun-tahun sebelumnya, terutama KUII 2015 di Jogjakarta," kata Prof Syaiful.

Senada dengan itu, Dekan FAI UMJ juga menyampaikan rasa terima kasih kepada MUI yang telah mempercayakan FAI untuk melaksanakan kegiatan diskusi Pra Kongres UII.

"Kami apresiasi atas kepercayaan yang di berikan MUI kepada FAI UMJ untuk melaksanakan FGD pra KUII ini," ujarnya.

Dalam acara ini, bertindak sebagai pembicara kunci Sekretaris Jenderal (Sekjen) MUI Pusat, Dr Anwar Abbas. Dalam kesempatan itu, Dr Anwar Abbas  menginformasikan kepada peserta diskusi, bahwa Kongres Umat Islam Indonesia (KUII) 2020 akan dibuka oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Kegiatan akbar umat Islam  ini, dikatakannya, akan digelar di Pangkal Pinang, Bangka Belitung pada 26-29 Februari 2020 mendatang.

Lebih lanjut, Ketua Pengarah Kongres Umat Islam Indonesia ke-7 ini juga
menyampaikan pesan tentang pentingnya umat Islam untuk menguasai ekonomi.

Ia mengatakan, data statistik pada Maret 2019 menunjukkam bahwa tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Indonesia yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,382. Angka ini, lanjutnya, menurun 0,002 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2018 yang sebesar 0,384 dan menurun 0,007 poin dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2018 yang sebesar 0,389.

"Idealnya struktur ekonomi negara maju belah ketupat bukan bentuk piramid. Saat ini struktur ekomomi Indonesia spt piramid. Menggambarkan kesenjangan ekonomi yang tinggi," tuturnya.

Selain itu, Dr Anwar Abbas juga menyoroti kondisi politik Tanah Air. Dalam konteks Pemilu, menurutnya, Indonesia harus menghindari gelagat politik negatif. Ia berharap pemimpin jangan sampai di tentukan oleh kapitalis alias pemilik modal.

"Usaha apa yg harus kita buat usaha sejalan dengan ayat Innallaha ma yugharu bi qaumin hatta yu'ghairu ma bi anfusihim, kita lanjutkan," ujarnya.

Hal yang sama juga diungkapkan salah satu peserta diskusi yang tak lain adalah Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) MUI Pusat, Dr Amirsyah Tambunan.

Menurut Sekjen Asosiasi Dosen Indonesia (ADI) ini, diperlukan kebijakan melakukan  rekayasa sosial  (social enginering) dalam masyarakat madani dan affirmative action dalam bentuk pembaruan UU Pemilu. Seperti mengubah demokrasi prosedural ke demokrasi substansial untuk melaksanakan Pemilu 2024 yang jujur dan adil (Jurdil).

"Dengan menggunakan mekanisme voting elektronik," tandas Amirsyah.

Dalam acara itu, Amirsyah juga berkontribusi dengan membagikan naskah hasil penelitiannya tentang Pergulatan Peran Politik Pada Pemilu 2019 Studi Kasus Warga Muhammadiyah.