Etos Kerja yang Mendekatkan Jarak Muhammadiyah dengan Pemerintahan Jokowi-JK
Banyak hal yang mendekatkan hubungan Muhammadiyah dengan Pemerintah. Salah satu yang saat ini terlihat menonjol adalah semangat yang sama untuk membangun bangsa. Semangat yang dilandasi penegakan nilai keadilan dan pemerataan. Pembelaan terhadap yang lemah dalam wujud yang konkret dan dilaksanakan dengan kerja nyata yang cepat dan rapi.

MONITORDAY.COM – Banyak hal yang mendekatkan hubungan Muhammadiyah dengan Pemerintah. Salah satu yang saat ini terlihat menonjol adalah semangat yang sama untuk membangun bangsa. Semangat yang dilandasi penegakan nilai keadilan dan pemerataan. Pembelaan terhadap yang lemah dalam wujud yang konkret dan dilaksanakan dengan kerja nyata yang cepat dan rapi.
Sebagai organisasi yang menjadi wadah gerakan Islam Berkemajuan, Muhammadiyah dikenal luas mampu bekerja nyata. Muhammadiyah handal dalam menghimpun gagasan, tenaga, dana, dan sumberdaya lainnya untuk menjalankan program yang menyentuh kepentingan dasar masyarakat. Semua itu dilaksanakan dengan memegang amanah setinggi-tingginya hingga semakin banyak masyarakat yang menitipkan wakaf, hibah, zakat, infaq, dan sadaqahnya melalui Muhammadiyah. Entah berapa Triliun Rupiah Anggaran Pendapatan dan Belanja Muhammadiyah yang telah berputar demi kelangsungan layanan pendidikan, kesehatan, mitigasi bencana, pemberdayaan ekonomi dan beban tanggung jawab lainnya yang tak mungkin ditanggung seluruhnya oleh Pemerintah sebagai Penyelenggara Negara.
Senafas dan seirama dengan Muhammadiyah, Pemerintahan Jokowi-JK memiliki ciri kerja nyata, bersih dari korupsi, dan memiliki komitmen pemihakan kerakyatan yang mengharuskannya membela kaum mustadhafin. Hal itu dapat dilacak dari politik anggaran yang tertuang dalam APBN, efisiensi dalam pembiayaan rutin, pengurangan subsidi energi yang diarahkan pada subsidi kesehatan dan pendidikan, serta berbagai kebijakan lainnya.
Jauh sebelum APBN berpihak pada pendidikan dan kesehatan, Muhammadiyah telah menunjukkan kerja nyata di lapangan pendidikan dan kesehatan. Muhammadiyah telah dan sedang menggerakkan ribuan PAUD, Sekolah Dasar dan Menengah, hingga Perguruan Tinggi dari Sabang hingga Merauke. Muhammadiyah mampu menghadirkan IKIP Muhammadiyah di Maumere yang mayoritas penduduknya beragama Katholik, juga STIKOM Muhammadiyah di Manokwari yang berpenduduk mayoritas Kristen. Dengan kerja nyata, Muhammadiyah telah menunjukkan komitmen kebangsaannya dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika.
Sementara itu, dalam penyampaian di berbagai kesempatan Presiden Jokowi menaruh hormat pada Muhammadiyah atas peran-peran keummatan dan kebangsaan yang dilakukan selama lebih dari satu abad. Begitu juga Muhammadiyah, menghormati dan mendukung program dan kerja pemerintahan Jokowi dengan tidak mengubah komitmen Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah amar ma’ruf nahy munkar.
Muhammadiyah tetap berperan dalam politik moral untuk menjaga agar keberpihakan Pemerintah pada prinsip keadilan dan kerakyatan tidak terkikis. Bersama pemerintah Jokowi saat ini, Muhammadiyah terus meneguhkan Pancasila dan Wasatiyatul Islam atau Islam moderat. Presiden Jokowi memberikan dukungan yang kuat atas hal ini. Pemerintah menjadikan kalangan Islam moderat, termasuk Muhammadiyah, sebagai mitra dalam kampanye moderasi Islam. Islam yang ramah sekaligus hadir dalam menyelesaikan persoalan rakyat.
Dalam bingkai politik moral itulah Muhammadiyah menyampaikan wasiat Nawacita jilid II yang disampaikan pada saat mendampingi Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah di Istana negara, meneguhkan pandangan pemerintah tentang ketulusan Muhammadiyah dalam memberikan dukungan kepada pemerintah dan kecintaannya kepada negeri. Muhammadiyah dan Presiden Jokowi juga memiliki komitmen yang serupa dalam mewujudkan desain kebijakan pembangunan yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagaimana amanat konstitusi.