Eks Menteri Agraria Kritik Soal Sertifikat Tanah, IMM: Tidak Substantif!
Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), Lutfi Wael angkat bicara soal kritikan Mantan Menteri Agraria dan Tata Ruang Ferry Mursyidan Baldan yang kini menjabat Direktur Relawan Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi terhadap salah satu program Joko Widodo yaitu pembagian sertifikat tanah.
Redaktur MMG
MONITORDAY.COM - Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), Lutfi Wael angkat bicara soal kritikan Mantan Menteri Agraria dan Tata Ruang Ferry Mursyidan Baldan yang kini menjabat Direktur Relawan Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi terhadap salah satu program Joko Widodo yaitu pembagian sertifikat tanah.
Menurut Lutfi, kritikan Ferry tersebut tidak substantif sebab masyarakat merasakan manfaat nyata dari program pembagian sertifikat tanah gratis tersebut.
"Kami menilai kritikan Pak Ferry tidak substantif, kalau yang dilihat beliau hanya soal siapa yang membagikan sertifikat tersebut. Kami pikir masyarakat telah merasakan manfaat yang nyata dari program tersebut, sebab kepemilikan tanah menjadi sumber eksistensi masyarakat itu sendiri," ujar pria asal Maluku tersebut di kantor DPP IMM, Menteng Raya, Jakarta, Senin (15/10/2018).
Kritik Ferry, kata Lutfi sarat bermuatan politis dan malah menjadi bumerang bagi dirinya sendiri, mengingat Ferry kerap kali ikut membagikan sertifikat tanah bersama Presiden Jokowi saat masih menjabat Menteri Agraria dan Tata Ruang.
"Sarat politis dan memalukan dirinya sendiri, dulu saat jadi pembantunya Pak Jokowi kan beliau sering ikut membagikan sertifikat tersebut, kenapa kok diam saja soal ini," jelasnya.
Diketahui sebelumnya, Menteri Agraria dan Tata Ruang periode 2014-2016 Ferry Mursyidan Baldan menangkap kesan bahwa pembagian sertifikat gratis oleh presiden seolah-olah hanya menampilkan peran presiden. Dia tidak mempersoalkan aksi presiden itu, namun menurutnya dengan aksi itu seolah-olah peran semua pihak yang berperan menjadi tertutupi.
"Ya sah-sah saja, tapi ya biar nanti rakyat saja yang menilai. Memang bagusnya semua dilibatkan bahwa memang ada proses, ada peran dari kepala desa, camat, bupati atau walikota, Badan Pertanahan Nasional sendiri dan lain-lain tidak ujug-ujug dari presiden terus diserahkan. Penegasan bahwa ada proses itu penting," kata Ferry di sela-sela Deklarasi Relawan Prabowo-Sandi Kedu Raya di Kebumen, Jateng, Minggu (14/10/2018).
