Bantah Moratorium, Kementerian PUPR Jamin Kelangsungan Asian Games
Kata moratorium tidaklah tepat. Pasalnya, kebijakan tersebut sifatnya berbeda-beda untuk setiap kasus dan proyek pekerjaan.
Redaktur MMG
MONITORDAY.COM - Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) membantah kabar yang menyebutkan bahwa Pemerintah mengeluarkan moratorium pekerjaan infrastruktur melayang (elevated) di seluruh Indonesia. Kabar itu menyusul insiden kecelakaan proyek jalan tol Bekasi-Cawang-Kampung Melayu (Becakayu).
Menurut Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR, Syarief Burhanuddin, kata moratorium tidaklah tepat. Pasalnya, kebijakan tersebut sifatnya berbeda-beda untuk setiap kasus dan proyek pekerjaan.
"Bukan moratorium, tapi pemberhentian sementara, dan skupnya tidak semua, hanya pekerjaan yang sifatnya di atas tanah (elevated)," katanya dalam diskusi bertajuk 'Penghentian Sementara Konstruksi Layang' di Kementerian Komunikasi dan Informatika, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis (22/2/2018).
Ia menegaskan dengan adanya kebijakan pemerintah mengenai pemberhentian sementara infrastruktur melayang tidak berarti membuat target yang ada gagal terlaksana.
"Seluruh program-program strategis tetap jalan. Kita punya program-program strategis yang harus segera selesai, seperti Asian Games," imbuhnya.
Hal senada disampaikan Dirjen Perkeretaapian, Zulfikri bahwa pembangunan proyek kereta api berbeda dengan pembangunan jalan. Meski begitu, menurutnya tranportasi Light Rail Transit (LRT) akan bisa digunakan untuk melayani Asian Games Agustus mendatang.
"Bulan Juni kita harapkan sudah bisa beroperasi," tandasnya.
[Mrf]
