Eka Sastra : HIPMI Dukung Keberlanjutan dan Keterbukaan Pembangunan Ekonomi

MONITORDAY.COM - Presiden Joko Widodo menegaskan pentingnya keberlanjutan dan keterbukaan dalam strategi pembangunan ekonomi di Indonesia. Hal itu disampaikan kala Jokowi bertemu dengan para pengusaha muda yang berhimpun di Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI). Demikian diungkapkan Wakil Ketua Umum HIPMI Eka Sastra kepada Monitorday.com (15/3/2021).

Banyak program ekonomi pemerintah yang tak berlanjut ketika terjadi perubahan kepemimpinan baik di tingkat nasional maupun daerah. Hal ini tentu tidak menguntungkan bagi iklim investasi dan kepentingan publik dalam jangka panjang. Tak sedikit anggaran negara yang terbuang pada proyek-proyek mangkrak. Investor pun akan ragu dalam menanamkan modalnya jika tak ada kepastian dalam kebijakan jangka panjang.  

Dalam konteks inilah HIPMI ditantang oleh Presiden untuk membuat Roadmap pembangunan ekonomi Indonesia Masa Depan. Peta jalan atau roadmap tersebut dapat melengkapi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 merupakan tahapan penting dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 karena akan mempengaruhi pencapaian target pembangunan dalam RPJPN.

Pada saat itu, pendapatan per kapita Indonesia diperkirakan sudah masuk ke dalam kelompok negara- negara berpenghasilan menengah atas (upper-middle income countries) yang memiliki infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, layanan publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik.

Sesuai arahan RPJPN 2005-2025, sasaran pembangunan jangka  menengah  2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

RPJMN 2020-2024 telah mengarusutamakan Sustainable Development Goals (SDGs). Target-target dari 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) beserta indikatornya telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam 7 agenda pembangunan Indonesia ke depan.

Terkait dengan keterbukaan, Eka Sastra memberikan ilustrasi bagaimana Tiongkok dan beberapa negara lainnya membuka diri seluas-luasnya bagi investor asing. Bahkan mereka membolehkan hadirnya para CEO dan profesional asing bersama investasi yang masuk ke negaranya. Pada gilirannya ada alih teknologi bahkan alih paksa teknologi yang mampu menggerakkan potensi dalam negerinya.

Menurut Eka, Presiden Jokowi sempat meminta pandangan HIPMI tentang kemungkinan menempatkan CEO asing di salah satu atau beberapa BUMN. Hal ini tentu akan menjadi isu sensitif dalam politik Tanah Air dewasa ini. Meskipun secara rasional hal tersebut mungkin sangat baik dan menguntungkan dalam rangka mendorong BUMN agar mampu membenahi dirinya dan bersaing di kancah global.

Undang-undang dan kebijakan yang mampu memangkas berbagai tumpang-tindih dalam perizinan dan kesempatan berusaha harus digulirkan agar ekonomi menjadi lebih efisien. Iklim yang kondusif bagi investasi dan tumbuhnya para pengusaha muda sangat penting. Indonesia baru memiliki sekira 3,6% pengusaha. Untuk menjadi negara maju secara ekonomi dibutuhkan setidaknya 13% pengusaha. Di sinilah peran HIPMI sangat strategis sekaligus berat dalam menajwab tantangan zaman agar Indonesia tak terpuruk dalam jebakan middle income country atau negara dengan pendapatan menengah.