Dukung Gerakan Moral KAMI, Presma UMM: Oposisi Perlu dalam Demokrasi

MONITORDAY.COM - ​​​​​​Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Muhammadiyah Malang ikut mendukung Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) yang mendeklarasikan diri di Tugu Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa kemarin. KAMI menyebut dirinya sebagai gerakan moral yang berjuang demi mewujudkan masyarakat Indonesia sejahtera.

Presiden Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang, Abdul Aziz Pranatha, mengatakan perlu adanya pihak oposisi dalam demokrasi untuk mengontrol agar pemerintah tidak menyalahgunakan kekuasaannya. 

“saya mendukung dengan adanya KAMI, karena melihat hari ini semua masuk dalam koalisi pemerintah sehingga tidak adanya  pihak oposisi yang selalu mengkritisi setiap kebijakan pemerintah yang dirasa tidak berpihak kepada rakyat, dan ini menjadi momentum yang bagus bagi dinamika dalam berdemokrasi,” ujar Abdul Aziz Pranatha dalam keterangan tertulisnya,  Kamis (20/8/2020).

Mahasiswa Hukum Keluarga Islam (HKI) ini menilai bahwa gerakan yang dipelopori oleh mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah ini tidak keluar dari konstitusi kita, ini bentuk aspirasi dari masyarakat terhadap pemerintah dan itu diatur dalam konstitusi, apa lagi KAMI ini menisbahkan diri sebagai gerakan moral demi terwujudnya masyarakat yang sejahtera, jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan.

“Pak Din Syamsuddin sebagai tokoh bangsa, saya rasa ini adalah salah satu bentuk ikhtiar pak Din dan kawan-kawan dalam KAMI untuk mengontrol pemerintah dengan jalur konstitusi, dan pak Din memiliki track record itu, dan tetap konsisten sampai hari ini,” katanya.

Sebagai gerakan moral, kata Aziz, KAMI diisi oleh tokoh-tokoh yang memiliki background yang jelas, sebut saja mantan Panglima TNI, Jendral TNI (Purn) Gatot Normantiyo, sifat nasionalisme serta patriotismenya yang tidak perlu dipertanyakan lagi, Rochmad Wahab beliau aktif di salah satu organisasi besar di Indonesia Nahdlatul Ulama (NU), yang turut aktif dalam menjaga persatuan dan kesatuan NKRI.

Lebih lanjut, walaupun nantinya KAMI melakukan kritik terhadap pemerintah pastinya mereka akan memberikan solusi yang solutif dan menggunakan mekanisme yang sudah diatur dalam undang-undang kalau itu terkait dengan peraturan. 

“jika dilihat dari delapan tuntutan yang disampaikan KAMI saat deklarasi, itu masih dalam batas yang wajar, permasalahan yang disampaikan sebenarnya itu menjadi keresahan kita bersama sejak lama, sayangnya tidak ada yang mengingatkan pemerintah dan bergerak secara terorganisir,” tegasnya.

Karena itu, pihaknya selaku Presiden Mahasiswa BEM Universitas Muhammadiyah Malang, mendukung gerakan moral yang dibangun oleh KAMI yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Terkait perihal banyaknya penolakan atau respon negatif terhadap berdirinya KAMI itu menjadi hal yang wajar dalam dinamika demokrasi dan ini bukan pertama kalinya terjadi dalam sejarah perkembangan bangsa kita.

“Saya rasa komunitas dengan berbagai macam bentuk semacam KAMI ini bukan hal yang baru, di kepemimpinan pak Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) misalnya, ada juga komunitas-komunitas yang rutin menyuarakan aspirasi dalam bentuk advokasi dan aksi setiap pak SBY mengeluarkan kebijakan yang dirasa tidak pro rakyat, jadi wajar saja kalau ada yang tidak suka,” pungkasnya.