Dua Tahun Jokowi-JK, Saldi Isra Kritisi Pemerintah Lewat Buku

MONDAYREVIEW.COM, Jakarta - Menyambut dua tahun Pemerintahan Jokowi-JK. Pakar Hukum Tata Negara Saldi Isra, mengkritisi kebijakan hukum Jokowi-JK lewat sebuah buku.

Saldi mengatakan, dua tahun pemerintahan ini belum menjadikan hukum sebagai sesuatu yang prioritas.

"Kita tahu di tahun pertama, pemerintah fokus pada konsolidasi politik. Sedangkan, di tahun kedua fokus ke bidang ekonomi," ujar Saldi dalam acara bedah buku yang berjudul 'Hukum Yang Terabaikan' di kantor ICW, Jakarta Selatan, Selasa (18/10).

Dalam buku itu, mengingatkan Jokowi-JK soal apa yang telah dijanjikan pada saat ingin menjadi presiden dan wakil presiden dulu.

Menurut Saldi, politik legislasi nasional yang dijanjikan Jokowi-JK juga belum sepenuhnya terlaksana. Padahal, jika terlaksana, maka pemerintah akan lebih baik dari sebelumnya. Ditambah soal kepolisian dan kejaksaan yang dijanjikan dalam Nawacita.

"Soal aparatur, perhatian kepada kepolisian dan kejaksaan masih jauh memadai dibandingkan uraian dalam Nawacita. Pak Jokowi akan mendatangi kejaksaan untuk memerintahkan pembaruan internal kejaksaan. Begitu juga dengan kepolisian, ketika ribut-ribut Kapolri, saya mengharapkan Jokowi menginstruksikan secara konkret. Tapi itu tidak terjadi," ungkap Saldi.

Selain itu, kata Saldi, menyoroti soal kondisi KPK yang sempat memprihatinkan. Sikap pemerintah pada awal 2015 membuat kondisi KPK nyaris dianggap tak ada.

"KPK institusi yang paling memprihatinkan. Bukan institusinya, tapi sikap Presiden memprihatinkan terhadap KPK dalam dua tahun memerintah. 2015 menjadi tahun kritis KPK. Sejak KPK ada dari tahun 2003-2015 sampai sekarang, tahun 2015 adalah tahun yang sangat kritis bagi KPK," paparnya

"Sebetulnya kalau tidak di-backup civil society, mungkin sudah tidak ada lagi KPK. Situasi itu menjadi ujian paling penting bagi KPK kalau disandingkan dengan janji-janji Nawacita," sambung Saldi.

AHMAD JAMALUDIN