DPR: Rakyat Jangan Dipaksa Memakai E-toll Card

MONDAYREVIEW.COM – Anggota Komisi VI DPR RI, Zulfan Lindan mengkritik keras peraturan yang mewajibkan e-toll card  bagi pengguna jalan tol. Pasalnya, dalam peraturan tersebut pihak pengelola terkesan memaksa rakyat untuk tidak membayar cash.

“Saya kira mengenai e-toll itu memang kita dukung, tetapi tidak boleh rakyat ini dipaksa tidak bisa untuk membayar cash,” ungkapnya dalam Rapat Paripurna DPR RI di Jakarta, Selasa (17/10).

Menurutnya, hal tersebut tidak terjadi di negara- negara lain yang sudah memberlakukan e-toll sejak lama tapi tetap menyediakan satu jalur untuk pembayaran tunai. Maka itu, dia memandang bahwa apa yang terjadi di Indonesia merupakan sebuah tindakan yang memaksa rakyat. Dan bisa dikatakan ini meruapakan tindakan yang menekan rakyat.

“Di seluruh dunia memang ada negara-negara dengan mekanik yang lebih canggih dari kita tetapi mereka tetap ada pintu untuk membayar cash. Kalau tidak, ini namanya menekan rakyat dengan tidak memberikan kesempatan mereka untuk membayar cash,” paparnya.

Zulfan juga keberatan dengan pembelian kartu perdana e-toll yang memotong langsung saldo pengguna baru. “Mengenai e-toll, setiap pembelian kartu perdana, ada potongan 10 ribu sampai 20 ribu per kartu perdana. Ini tidak benar cara seperti ini,” tegasnya.

Selain e-toll, Zulfan juga menyinggung soal PLN. Menurutnya, PLN telah memberatkan rakyat dengan meningkatkan daya listrik tetapi menghilangkan subsidi. “Dulu, rakyat diberikan subsidi 450 Volt Ampere, kemudian rakyat dikasih kesempatan untuk gratis meningkatkan daya listriknya menjadi 900 VA. Setelah rakyat lari ke 900 VA tidak ada lagi subsidi 450 VA diproduksi oleh PLN. Ini terus terang sangat memberatkan bagi masyarakat,” jelasnya.