DPR RI Sebut Vaksinasi Berbayar Upaya Cari Keuntungan Sepihak
M. Sofyan Hadi
MONITORDAY.COM - Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher menilai memberlakukan vaksinasi berbayar senilai Rp879.140 untuk dua dosis bagi individu sebagai bencana kecil membebani rakyat.
“ia beranggapan vaksinasi untuk mengatasi bencana non-alam seperti pandemi adalah tanggung jawab negara terhadap keselamatan rakyatnya, bukan berbasis bayar upaya mencari keuntungan dengan memeras rakyat," ujar Netty, Senin (12/7).
Netty mengaku Kebijakan yang sudah disetujui bersama seperti vaksinasi gotong royong yang dibiayai perusahaan dengan diizinkan banyak catatan.
"Awalnya hanya ditujukan untuk karyawan perusahaan atau badan usaha, kemudian ditambahkan juga untuk individu atau perorangan yang dibebankan pembiayaannya pada yang bersangkutan," tuturnya.
Menurutnya pemerintah tidak bisa berdalih bahwa vaksinasi berbayar menjadi opsi bagi rakyat yang tidak bersedia antri dalam pelaksanaan vaksinasi.
Ia menilai pemerintah mengakselerasi program vaksinasi agar segera mencapai target alih-alih menjual vaksin pada rakyat.
Netty berharap pemerintah mengkaji ulang kebijakan vaksinasi berbayar untuk individu agar tidak menimbulkan kegaduhan publik, karena sektor ekonomi sedang terganggu. Banyak rakyat yang tengah menderita dan terjepit.
"Fungsi layanan kesehatan pun tengah kolaps. Jangan menambah beban rakyat dengan isu vaksin berbayar dan isu kewajiban menyertakan sertifikat vaksinasi sebagai syarat pengurusan administrasi publik dan mengakses bantuan sosial atau pelayanan sosial," pungkasnya.
