DPR Nilai Kemanan Laut Tidak Efektif Serta Boros Anggaran
Masalah ini perlu kita pikirkan agar berjalan dengan Single Agency Multi Task.
Fachri Septian
MONITORDAY.COM - Anggota Komisi I DPR RI, Sukamta menilai penegakan keamanan di laut tidak efektif dan tumpang tindih serta boros anggaran. Menurutnya, sistem keamanan laut Indonesia harus ditingkatkan karena selama ini berjalan dengan "Multi Agency Single Task" .
"Beberapa kementerian dan lembaga memiliki tugas penegakan hukum di laut, tentunya menyebabkan penegakan keamanan di laut tidak efektif dan tumpang tindih serta boros anggaran. Masalah ini perlu kita pikirkan agar berjalan dengan Single Agency Multi Task," kata Sukamta dalam keterangannya, Jakarta, Selasa (31/12/2019).
Terkait kapal ikan China yang dikawal coast guard di Natuna, Sukamta menyesalkan kapal asing memasuki wilayah perairan Indonesia dengan bersikap sampai mengusir nelayan Indonesia, seolah-seolah perairan itu masuk wilayah China.
Menurut Sukamta, hal tersebut tentu tidak bisa dibiarkan, ke depannya Indonesia harus lebih memikirkan keamanan di daerah perbatasan seperti Natuna.
"Ini menunjukkan kita masih perlu meningkatkan sistem keamanan laut kita. Badan Keamanan Laut (Bakamla) selama ini melaksanakan fungsinya berdasarkan Undang-undang No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan," ucapnya.
Sementara itu, Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu mendorong dibahas RUU Keamanan Laut yang sudah masuk Prolegnas 2019-2024 dan diharapkan sistem keamanan laut serta fungsi Bakamla menjadi jelas dan lebih kuat.
Lebih lanjut, Sukamta berharap juga bisa memaksimalkan pemenuhan alat utama sistem persenjataan (alutsista) keamanan laut, sehingga dapat memberi efek gentar kepada kapal-kapal asing agar tidak berani melanggar wilayah laut Indonesia.
