DPR Minta Target Pertumbuhan Ekonomi 2021 Dikaji Ulang
Masa normal saja realisasi pertumbuhan ekonomi sulit untuk dicapai, apalagi sekarang masih dalam masa pandemi yang secara realita ekonomi global dan domestik masih belum pulih.
Fachri Septian
MONITORDAY.COM - Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2021 diprediksi melonjak setelah mengalami tekanan sepanjang 2020 akibat pandemi covid-19. Pemerintah bahkan menyebut target pertumbuhan ekonomi tahun depan masih realistis.
Pada 2021, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi antara 4,5 persen hingga 5,5 persen. Target ini mengalami kenaikan signifikan dari outlook pada tahun ini yang diprediksi antara minus 1,1 persen sampai dengan 0,2 persen.
Anggota Komisi XI DPR RI, Junaidi Auly menginginkan target angka pertumbuhan ekonomi pada tahun 2021 sebesar 4,5-5,5 persen dapat dikaji ulang lebih mendalam secara terukur dan lebih realistis.
"Masa normal saja realisasi pertumbuhan ekonomi sulit untuk dicapai, apalagi sekarang masih dalam masa pandemi yang secara realita ekonomi global dan domestik masih belum pulih," kata Junaidi dalam keterangan tertulisnya, Jumat (4/9).
Menurut Junaidi, fokus kepada pencapaian pertumbuhan ekonomi tahun 2021 penting agar sejalan dengan target RPJMN 2020-2024.
Junaidi menambahkan, pemerintah juga perlu bekerja keras di tengah bayang-bayang risiko pandemi COVID-19 di 2021 dalam menentukan target pertumbuhan ekonomi.
Selain itu, Junaidi mengingatkan agar pencapaian target dan peningkatan kualitas ekonomi 2021 dengan kualitas yang semakin baik harus terus didorong karena kontraksi ekonomi tahun ini menyebabkan indikator-indikator sosial memburuk.
"Tercatat pada triwulan II/2020 angka kemiskinan naik menjadi 26,42 juta orang atau naik 1,63 juta orang dalam enam bulan, jumlah pengangguran diprediksi melonjak menjadi 8,1-9,2 persen atau terjadi tambahan angka pengangguran sekitar 5,23 juta selama tahun 2020," paparnya.
Untuk itu, ia mendesak agar daya beli masyarakat terus ditingkatkan antara lain dengan membuka lapangan kerja yang mesti dipercepat dengan peningkatan investasi dan menjaga stabilitas harga pangan yang menjadi komponen terbesar dari alokasi belanja masyarakat.
"Semasa pandemi ini daya beli masyarakat menurun signifikan karena kebijakan PSBB yang membuat aktivitas ekonomi menurun," ujar Junaidi.
Disisi lain, untuk menangani krisis kesehatan, kebijakan seperti PSBB ini juga dinilai menjadi sebuah kebutuhan.
