DPR Minta Pemerintah Tegas Tegakan Kedaulatan di Natuna
Saya pikir bukan menjadi suatu alasan pemerintah tetap menegakkan kedaulatan di wilayah kita dan tidak takut hanya karena utang. Kalau perlu kita tidak usah utang kepada China.
Fachri Septian
MONITORDAY.COM - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Sufmi Dasco Ahmad menyatakan utang Indonesia ke China bukan alasan pemerintah tidak tegas dalam menegakkan kedaulatan di Laut Natuna Utara.
"Saya pikir bukan menjadi suatu alasan pemerintah tetap menegakkan kedaulatan di wilayah kita dan tidak takut hanya karena utang. Kalau perlu kita tidak usah utang kepada China," kata Dasco di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (13/01/2020).
Menurut Dasco, tidak ada hubungannya antara kerjasama bisnis yang telah terjalin antara kedua negara atas apa yang terjadi di Natuna.
"Saya pikir tidak demikian," ucap Dasco.
Lebih lanjut, Dasco mengatakan China mendapat keuntungan tersendiri dari pemberian utang itu. Bahkan, bunga hingga perjanjian bisnis tertentu.
Politisi Partai Gerindra itu meminta pemerintah seharusnya telah memiliki solusi jangka panjang dan bersikap lebih tegas terkait konflik perebutan wilayah ZEE di Natuna ini. Menurutnya, Diplomasi dan strategi juga telah dipersiapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo, mengingat wilayah Natuna yang merupakan kawasan perikanan.
"Saya pikir Pemerintah perlu memikirkan langkah lebih tegas baik dalam tindakan diplomasi maupun strategi khusus yang kelihatannya sedang dipersiapkan oleh menteri KKP dalam rangka mengatasi masalah itu," tuturnya.
