DPR Minta Pemerintah Pikul Biaya Pemulangan TKI, ABK, Dan Jemaah Tabligh

MONITORDAY. COM - Sekretaris Fraksi Partai Demokrat DPR RI, Teuku Riefky Harsya meminta pemerintah Indonesia memikul biaya pemulangan para TKI, ABK, dan jemaah tabligh asal Indonesia yang masih ada di luar negeri.

"Pemerintah perlu menyediakan dana kontingensi untuk evakuasi pemulangan TKI, ABK dan Jamaah Tablig yang tidak mampu," kata Teuku dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (08/04/2020). 

Sebelumnya, Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi, dalam rapat kerja bersama Komisi I DPR secara virtual, Selasa (07/04/2020), terkait upaya Kementerian Luar Negeri dalam penanganan 3 kluster besar WNI terdampak positif virus Corona (Covid-19) di luar negeri.

Diketahui, ketiga kluster itu merupakan WNI di Malaysia, ABK dan Jamaah Tabligh.

Lebih lanjut, Teuku menilai para TKI, ABK dan Jamaah tabligh asal Indonesia tidak dapat kembali ke Indonesia karena dapat dipastikan keuangan mereka sudah menipis. 

"Dan entah berapa lama mereka bisa bertahan. Kami minta Pemerintah mengantisipasi hal ini segera," jelasnya.

Selain itu, Teuku mengapresiasi atas upaya yang telah dilakukan Kementerian Luar Negeri terhadap pendampingan, bantuan shelter darurat, sembako dan obat-obatan yang diberikan melalui kedutaan besar Indonesia di berbagai negara.

Menurut data Kementerian Luar Negeri mencatat per-Senin (06/04/2020) dari sekitar 1,2 juta WNI di Malaysia hanya 44.650 orang yang telah kembali; dari 16.863 ABK yang bekerja di 116 kapal hanya 4.496 orang yang kembali.

Sementara itu, dari 907 Jamaah Tabligh yang tersebar di delapan negara (mayoritas di India) hanya 10 orang yang telah kembali ke Indonesia.