Ketua DPP Gerindra, Penunjukkan Pejabat Polri sebagai Plt Gubernur Jadi Sejarah Buruk Demokrasi Era Jokowi
Hanya dalam era Presiden Jokowi pejabat polisi aktif menjadi plt gubernur, yang biasanya berasal dari Kemendagri atau provinsi.
Redaktur MMG
MONITORDAY.COM - Ketua DPP Partai Gerindra Sodik Mudjahid menilai upaya menunjuk pelaksana tugas (plt) gubernur di Sumatera Utara (Sumut) dan Jawa Barat (Jabar) dari unsur Polri akan membangun opini bahwa ini bagian dari disain perselingkuhan dan persekongkolan yang mengancam netralitas fungsi gubernur.
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI ini mengutarakan mestinyanya kepolisian terus menjaga dan meningkatkan profesionalisme dengan bekerja menjaga keamanan dalam posisi sebagai Polri, bukan plt gubernur.
“Hanya dalam era Presiden Jokowi pejabat polisi aktif menjadi plt gubernur, yang biasanya berasal dari Kemendagri atau provinsi tersebut,” kata Sodik, Sabtu (26/1).
Sodik menambahkan, bila ada kesan bahwa rezim penguasa sedang tidak percaya diri menghadapi pilkada di dua provinsi tersebut sehingga memerlukan dukungan Polri yang selama ini sangat setia mendukungnya walau sering harus bertindak tidak netral.
“Berbeda dengan TNI yang setia kepada pemerintah tapi tetap netral,” tegas Sodik.
Kata Sodik, penunjukkan ini juga akan menjadi preseden buruk dalam sejarah demokrasi Indonesia. Karena pasca reformasi yang penuh dengan darah dan air mata, hanya di era Jokowi lah pejabat Polrei jadi Plt. Gubernur.
[Mrf]
