Dorong Perekonomian Nasional, Pemprov Jabar Akan Perbanyak Belanja
Intinya kami di daerah akan belanja lebih banyak dalam 3 bulan ke depan, dipercepat supaya bisa (pertumbuhan ekonomi nasional) positif mungkin 2 persen sehingga di akhir tahun bukan negara yang negatif pertumbuhannya, melainkan positif.
Fachri Septian
MONITORDAY. COM - Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil mengatakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan memperbanyak belanja selama tiga bulan yakni Juli, Agustus, dan September 2020.
"Intinya kami di daerah akan belanja lebih banyak dalam 3 bulan ke depan, dipercepat supaya bisa (pertumbuhan ekonomi nasional) positif mungkin 2 persen sehingga di akhir tahun bukan negara yang negatif pertumbuhannya, melainkan positif," kata Ridwan Kamil di lingkungan Istana Kepresidenan RI, Bogor, Rabu (15/07/2020).
Lebih lanjut, Ridwan Kamil menjelaskan hal itu seusai menghadiri pengarahan Presiden RI kepada para gubernur dengan topik "Percepatan Penyerapan APBD Tahun 2020".
"Sementara belanja yang akan dilakukan berkaitan COVID-19 sendiri. Kedua, belanja langsung contohnya belanja modal, dan belanja konsumsi lain dengan standar yang sama tetapi kami beli barang kebanyakan di e-catalog," ujar pria yang akrab disapa Kang Emil.
Selain itu, Emil mengakui ada ancaman darurat ekonomi sekaligus darurat kesehatan sehingga masing-masing pemerintah daerah dapat mengambil tindakan secepatnya.
"Presiden Jokowi berharap agar kuncinya dalam 3 bulan ini jadi Juli, Agustus, dan September menjadi bulan kritis untuk menjadikan (pertumbuhan ekonomi) kita bisa positif pada tahun depan atau negatif, kita semua bersemangat," ungkap Emil.
Persoalannya, tiga dari empat pilar ekonomi, yaitu ekspor, investasi, dan daya beli menurun tajam.
"Satu-satunya yang bisa menggerakkan mesin (perekonomian) itu namanya belanja pemerintah. Maka, tadi semua didorong agar dikebut dalam 3 bulan ke depan," tambahnya.
Menurut Emil, meskipun ingin mendorong belanja pemerintah daerah para gubernur juga telah menyampaikan kendala peraturan-peraturan pemerintah yang berganti-ganti.
"Contoh sederhana untuk penyediaan rapid test rumah-rumah sakit sudah beli yang Rp300 ribu tiba-tiba ada edaran Dirjen harus maksimal (harganya) Rp150 ribu jadi banyak RS berhenti melakukan kegiatan, itu contoh kecil, ada regulasi-regulasi yang membuat kita tertunda," ucap Emil.
Khusus untuk anggaran penanganan COVID-19, kata Emil, Pemprov Jabar sudah melakukan penyerapan anggaran hingga sekitar 50 persen.
Ia menyebutkan penyerapan kurang lebih sudah hampir setengahnya, 50 persen dari total anggaran Rp4 triliun.
"Kami siapkan lagi sekitar Rp6 triliun untuk padat karya. Padat karya sudah dimulai di desa-desa sudah mempekerjakan pengangguran sekitar 50.000 orang karena kewajiban dari kita semua proyek sekarang harus pekerjakan orang-orang yang terdampak COVID-19," tuturnya.
Tercatat di Jawa Barat hingga Selasa (14/7) terkonfirmasi 5.235 orang positif COVID-19 dengan jumlah pasien yang dinyatakan sembuh 1.924 orang dan meninggal dunia 186 orang.
