Djarot Sindir Rival PDIP Yang Lawan Mantu Jokowi di Pilwako Medan Hanya Berburu Kekuasaaan
Ada kader PDIP yang lolos karena memiliki kesabaran revolusioner. Namun ada yang gagal karena berburu kekuasaan karena berpartai sama juga bernegara
Bintang Timur
MONITORDAY.COM - Ketua DPP PDIP Bidang Ideologi dan Kaderisasi sekaligus Plt Ketua DPD PDIP Sumut Djarot Saiful Hidayat mengatakan berpartai sama juga bernegara. Begitupun dengan kader, ada yang lolos karena memiliki kesabaran revolusioner. Namun ada yang gagal karena ambisi bahkan berburu kekuasaan. Perlu dilandasi oleh ketaatan pada konstitusi, hukum, dan etika politik.
Pernyataan Djarot disinyalir menyentil Plt Wali Kota Medan Akhyar Nasution yang sebelumnya merupakan anggota PDIP dan kemudian bergabung di Partai Demokrat dan siap menghadapi koalisi mantu Presiden Jokowi.
"Kader partai harus berdisiplin dan berpolitik itu untuk pengabdian yang lebih besar, bukan untuk berburu kekuasaan politik. Karena itulah langkah pragmatis yang dilakukan Saudara Akhyar Nasution dengan pindah ke Partai Demokrat justru ditempatkan sebagai bagian konsolidasi kader. Saudara Akhyar masuk pada kategori berburu kekuasaan, " kata Djarot kepada wartawan, Sabtu (25/7/2020).
Djarot mengatakan PDIP melakukan seleksi yang ketat terhadap setiap calon kepala daerah Partai. Menurutnya, PDIP tidak akan pernah mencalonkan orang-orang yang memiliki persoalan hukum.
"PDI Perjuangan belajar dari kasus korupsi berjemaah yang dilakukan oleh mantan Gubernur Sumut yang diusung PKS, Gatot Pujo Nugroho, yang melebar ke mana-mana. Kasus korupsi yang melibatkan mantan Wali Kota Medan Tengku Dzulmi Eldon dikhawatirkan memiliki konsekuensi hukum ke yang lain," ucapnya.
Djarot menjelaskan PDIP mencatat Akhyar Nasution pernah diperiksa terkait dugaan penyelewengan anggaran Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) ke-53 tingkat Kota Medan tahun 2020 di Jalan Ngumban Surbakti, Kelurahan Sempakata, Kecamatan Medan Selayang, sebesar Rp 4,7 miliar. Hal itu menjadi pertimbangan penting mengapa partai tidak mencalonkannya.
"Betapa bahayanya ketika MTQ saja ada dugaan disalahgunakan. Mungkin dengan bergabung ke partai tersebut, yang bersangkutan ingin mencitrakan 'katakan tidak pada korupsi' yang pernah menjadi slogan partai tersebut," tuturnya.
