Diplomasi Digital Dan Citra Indonesia di Kawasan Asia Pasifik

MONDAYREVIEW. COM - Indonesia perlu memperkuat diplomasinya di Asia Pasifik. Selama ini orientasi politik luar negeri kita lebih banyak mengarah ke Samudera Hindia. Padahal sebagian posisi geografis kita berhadapan dengan Samudera Pasifik. Disamping Australia sebagai salah satu kekuatan yang menentukan di kawasan tersebut ada Selandia Baru yang memiliki peran strategis dalam diplomasi dunia.

Berbagai pokok pikiran tersebut mengemuka dalam Diskusi Daring Kopi Pahit bertema Diplomasi Digital Asia Pasifik yang diselenggarakan Monday Media Group bersama Duta Besar RI untuk Selandia Baru, Samoa Barat dan Tonga Tantowi Yahya.  

Dalam perdagangan dunia posisi Indonesia bagaikan pintu atau selasar bagi negara-negara Pasifik ketika berhubungan dengan negara-negara Barat dan Utara. Pun dalam pengembangan pariwisata, Indonesia atau selasar bagi negara-negara Pasifik ketika berhubungan dengan negara-negara Barat dan Utara. Pun dalam pengembangan pariwisata, Indonesia perlu mengedepankan sisi budaya masyarakat di kawasan Timur Indonesia memiliki ‘Nuansa Pasifik’ yang kental.

Dalam penguatan diplomasi Indonesia di kawasan Asia Pasifik tersebut dukungan teknologi digital memiliki peran pentingnya. Citra Indonesia sebagai negara yang memiliki perhatian terhadap perkembangan kawasan Asia Pasifik perlu diartikulasikan melalui platform digital. Ruang interaksi bisnis, pendidikan, dan kebudayaan antara Indonesia dengan negara-negara di kawasan ini perlu dioptimalkan.

Dalam konteks politik luar negeri peran diplomasi digital sangat penting. Masih ada fihak yang mendikreditkan Indonesia terutama dalam penanganan masalah Papua. Di era digital ini berita palsu sangat mudah menyebar. Foto, video, dan teks tentang berbagai peristiwa dapat dengan mudah diframing untuk kepentingan politik yang merugikan posisi Indonesia di mata dunia. Kesan buruk tentang penanganan konflik dan berbagai isu separatisme dapat diantisipasi dengan berita, wacana, dan dialog yang sehat berdasarkan data-data yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.  

Diplomasi digital biasanya dikonseptualisasikan sebagai salah satu bentuk diplomasi publik. Ini melibatkan penggunaan teknologi digital dan platform media sosial seperti Twitter, Facebook, dan Weibo oleh negara untuk melakukan komunikasi dengan publik asing biasanya dengan cara yang tidak mahal.

Publik dan kalangan media di Tanah Air perlu dilibatkan dalam pengembangan citra Indonesia di mata komunitas dunia khususnya di mata para pemimpin dan rakyat di negara-negara Pasifik.  Publik perlu diedukasi bahwa konsep diplomasi digital terfokus pada penggunaan media digital di bidang diplomasi dan bagaimana negara-negara memanfaatkan perangkat tersebut dalam mengejar kebijakan luar negeri mereka. Ini mengkaji peluang dan tantangan yang ditawarkan media ini untuk kegiatan diplomatik, dan berpendapat bahwa negara-negara tidak boleh ketinggalan di era diplomasi digital ini karena mereka dapat memperoleh manfaat besar dari tren diplomatik yang muncul ini.

Diplomasi digital sebenarnya tidak menggantikan diplomasi tatap muka tradisional. Diplomasi tradisional dan digital hidup berdampingan dan saling melengkapi, alih-alih bersaing satu sama lain. Diplomasi digital dan aktivitas Internet secara keseluruhan dapat sangat membantu dalam memproyeksikan posisi kebijakan luar negeri suatu negara kepada khalayak dalam dan luar negeri.

Ada delapan tujuan kebijakan untuk diplomasi digital yang menjadi acuan bagi peran Pemerintah dan publik pada umumnya.

Pertama. manajemen pengetahuan. Untuk memanfaatkan pengetahuan departemen dan seluruh pemerintah, sehingga dipertahankan, dibagikan dan penggunaannya dioptimalkan untuk mengejar kepentingan nasional di luar negeri.

Kedua, diplomasi publik. Untuk menjaga kontak dengan audiens saat mereka bermigrasi online dan untuk memanfaatkan alat komunikasi baru untuk mendengarkan dan menargetkan audiens penting dengan pesan-pesan utama dan untuk mempengaruhi influencer online utama.

Ketiga, manajemen informasi. Untuk membantu mengumpulkan arus informasi yang luar biasa dan menggunakannya untuk menginformasikan pembuatan kebijakan dengan lebih baik dan untuk membantu mengantisipasi dan menanggapi gerakan sosial dan politik yang muncul.

Keempat, komunikasi dan tanggapan kekonsuleran. Untuk menciptakan saluran komunikasi pribadi langsung dengan warga negara yang bepergian ke luar negeri, dengan komunikasi yang dapat dikelola dalam situasi krisis.

Kelima, respons bencana. Untuk memanfaatkan kekuatan teknologi penghubung dalam situasi tanggap bencana.

Keenam, kebebasan Internet. Penciptaan teknologi untuk menjaga internet tetap bebas dan terbuka. Ini memiliki tujuan terkait untuk mempromosikan kebebasan berbicara dan demokrasi serta merusak rezim otoriter.

Ketujuh, sumber daya eksternal. Menciptakan mekanisme digital untuk memanfaatkan dan memanfaatkan keahlian eksternal untuk memajukan tujuan nasional.

Kedelapan, perencanaan kebijakan. Untuk memungkinkan pengawasan yang efektif, koordinasi dan perencanaan kebijakan internasional di seluruh pemerintahan, dalam menanggapi internasionalisasi birokrasi.

Kehadiran e-diplomacy atau diplomasi digital adalah niscaya di tengah kemajuan teknologi yang mendekatkan jarak antar negara. Bahkan terasa menghilangkan batas-natas antar negara. Publik dan media akan semakin ditantang untuk emngambil peran dalam upaya perdamaian dunia dan pencapaian kualitas hidup yang semakin tinggi dalam semangat persahabatan.