Dewan Pers: Masyarakat Indonesia Cukup Kuat Bertahan dari Semburan Hoaks
Ketua Komisi Hubungan Antar Lembaga Dewan Pers Agus Sudibyo mengatakan, masyarakat Indonesia cukup kuat bertahan di tengah maraknya semburan berita hoaks lewat media sosial dari para pendukung kandidat di Pemilu tahun ini.
Faisal Maarif
MONITORDAY.COM - Ketua Komisi Hubungan Antar Lembaga Dewan Pers Agus Sudibyo mengatakan, masyarakat Indonesia cukup kuat bertahan di tengah maraknya semburan berita hoaks lewat media sosial dari para pendukung kandidat di Pemilu tahun ini.
Ia mengatakan, hal tersebut diakrenakan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap media arus utama masih cukup tinggi.
"Daya tahan masyarakat Indonesia terhadap gempuran berita hoaks atau disinformasi jauh lebih baik dari negara-negara lain," ujar Agus Sudibyo, dalam keterangan tertulis, Rabu (26/6).
Agus menjelaskan ketika tahun 2016, pemilu di Amerika Serikat haru biru oleh isu hoaks dan disinformasi melalui media sosial yang memecah belah antara muslim dan non-muslim, pendukung imigran dan anti-imigran serta kelompok kulit hitam dan supremasi kulit putih justru membuat Donald Trump terpilih.
"Situasi yang sama juga terjadi di Pemilu di India, isu Brexit (keluarnya Inggris dari Uni Eropa), pemilu di Austria dan pemilu di Brasil yang menghasilkan Presiden dari kelompok konservatif Jair Bolsonaro," papar dia.
Ia mengatakan, publik AS belakangan baru sadar, ketika ada temuan yang membuka ada peran lembaga internet di Rusia yang membuat akun-akun media sosial palsu untuk membuat narasi hoaks selama kampanye Pemilu di AS untuk menggerus popularitas Hillary Clinton.
"Lembaga tersebut lantas dikaitkan dengan Tim Pemenangan Donald Trump," ungkapnya.
lebih lanjut Agus menambahkan, bahwa berdasarkan riset lembaga komunikasi Edelman, kendati sekitar 40 persen lebih masyarakat Indonesia kerap membaca informasi hoaks, namun sebanyak 70 persen masyarakat masih menjadikan konten berita media arus utama sebagai rujukan.
Meski begitu, menurut Agus, bukan berarti peredaran informasi hoaks ini dibiarkan. Mengatasi hal ini adalah tugas bersama semua pihak mulai dari Kementerian Kominfo, Dewan Pers, dan KPI sama-sama meningkatkan literasi media kepada publik.
"Agar publik bisa membaca media yang memuat informasi yang baik dan datanya bisa diverifikasi," ucap dia.
