Dana Haji 600 Juta Dolar AS Yang Dikelola BPKH Untuk Perkuat Nilai Tukar Rupiah, BI : Pemberitaannya Tidak Benar
Pemberitaannya tidak benar bahwa kemudian BPKH akan menggunakan dana haji, yang karena hajinya tidak jadi, untuk perkuat nilai tukar rupiah.
Fachri Septian
MONITORDAY. COM - Gubernur Bank Indonesia (BI), Perry Warjiyo menampik terkait persoalan dana haji sebesar 600 juta dolar AS yang dikelola Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) digunakan untuk menjadikan nilai tukar rupiah kuat.
“Pemberitaannya tidak benar bahwa kemudian BPKH akan menggunakan dana haji, yang karena hajinya tidak jadi, untuk perkuat nilai tukar rupiah,” kata Perry dalam keterangan persnya di Jakarta, Jumat (05/06/2020).
Menurut Perry, BPKH memiliki otoritas dalam menempatkan dana haji yang menganggur tersebut baik dalam bentuk rupiah atau valuta asing. Bahkan, BPKH mengelola dana jamaah calon haji baik dalam bentuk rupiah dan valuta asing (valas).
“Wajar kalau misalnya suku bunga valas rendah, rupiah menguat, ada pergeseran yang semula dananya di valas ke rupiah. Itu keputusan internal dan mutlak BPKH,” ujarnya.
Jika mekanisme dana itu masuk ke pasar seperti yang selama ini dilakukan pelaku pasar seperti perbankan, eksportir, importir, korporasi dan termasuk BPKH, maka ada komunikasi antara BI dengan pelaku pasar tersebut agar berjalan kondusif.
Kemudian, Perry mengatakan komunikasi itu menyangkut waktu jumlah yang dialokasikan termasuk mekanismenya.
“Tapi kalau berkaitan bagaimana stabilitas nilai tukar rupiah, itu wewenang BI. Kami selalu komunikasi dengan pelaku pasar bisa bank, eksportir, importir, Pertamina bahkan BPKH waktu masuk pasar, jual beli dan BI kewenangannya menjaga supaya mekanisme valas berjalan baik, kurs stabil dan menguat,” jelasnya.
Sementara itu, BPKH dalam lamannya menyebutkan dana haji itu tersimpan di rekening BPKH dan jika tidak digunakan untuk penyelenggaraan ibadah haji akan dikonversi ke rupiah dan tetap akan tersedia dalam rekening Badan yang digunakan menunjang penyelenggaraan ibadah haji.
Kepala BPKH, Anggito Abimayu juga menyebutkan seluruh dana kelolaan jamaah haji senilai lebih dari Rp135 triliun per Mei 2020 dalam bentuk rupiah dan valuta asing dikelola profesional pada instrumen syariah yang aman dan likuid.
Sebelumnya, Menteri Agama Fachrul Razi memutuskan untuk membatalkan pemberangkatan calon haji ke Tanah Suci tahun ini karena pandemi Covid-19.
