BNPB Akui Data Covid-19 dari Kemenkes Berbeda dengan Pemda

MONIYORDAY.COM - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengakui bahwa data terkait Covid -19 dari pemerintah pusat dalam hal ini Kemenkes berbeda dengan yang disampaikan oleh pemerintah daerah.

Hal tersebut dikatakan setelah BNPB melakukan pantauan data Covid-19 yang berasal dari keduanya, yang hasilnya tidak singkron.

"Kami sandingkan. Tapi yang dipublikasi apa yang disampaikan Pak Yuri (juru Bicara Covid-19). Tapi di belakang layar, kami punya seluruh data," ujar Kepala Pusat Data BNPB, Agus Wibowo, dalam diskusi virtual yang ditayangkan di kanal Youtube Energy Academy, Senin (6/4).

Agus mengakui, bahwa Kemenkes tak terbuka menyampaikan data Covid-19, Bahkan BNPB sendiri tak bisa mengakses data secara menyeluruh.

"Saya juga baru tahu kalau Kementrian kesehatan itu tiap hari melaporkan data ke WHO itu nomor, jenis kelamin, umurnya, sama statusnya seperti apa. Baru tahu juga kalau ada data seperti itu," ujar dia.

Agus mengatakan, alasan BNPB ikut mengumpulkan data pasien Covid-19 di lapangan karena ada keterbatasan akses data dari Kemenkes.

Selain itu, kerancuan data juga terjadi karena masih banyak masyarakat yang tertutup dengan informasi pasien positif Covid-19.

"Banyak masyarakat memilih diam karena takut di-bully ketika mengakui dirinya atau salah satu anggota keluarganya positif Covid-19," ujar dia.

Menurut dia, masyarakat perlu diedukasi bahwa terpapar covid-19 bukanlah hal yang hina. Melainkan harus diumumkan agar bisa dilacak sebarannya supaya orang yang terpapar tidak bertambah.

Karena itu, kini BNPB merintis aplikasi Lawan Covid-19. Mereka akan meminta tenaga kerja dari BNPB, BPBD, TNI, dan Polri untuk memasukkan data dalam aplikasi tersebut.

"Harapannya, melalui aplikasi ini, dapat menghasilkan data pasien Covid-19 yang akurat sesuai kenyataan di lapangan," tandas Agus Wibowo.