Biden, Nasib Perang Dagang dan Kebijakan Pro-Lingkungannya

MONDAYREVIEW.COM –  Berubahkah strategi Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Presiden Terpilih Joe Biden dalam Perang Dagang menghadapai Tiongkok? Hal itu menjadi pembahasan banyak kalangan. Setidaknya ada perubahan dalam sikap terhdap sekutu-sekutu Eropanya yang selama ini menjalin kerjasama dengan Tiongkok.   

Setiap negara memiliki kepentingan untuk melindungi industri dalam negerinya. Dan lebih luas lagi melindungi ekonomi negerinya. Globalisasi dan pasar bebas pada akhirnya membawa konsekuensi yang dahsyat bagi ketahanan ekonomi suatu negara. Salah-salah industri dan kemampuan produksi suatu negara terancam terkikis oleh banjir produk dari luar negeri.  

Presiden terpilih Joe Biden telah berjanji untuk bekerja lebih dekat dengan mitranya di Eropa dalam menghadapi Tiongkok dalam perdagangan, dan tampaknya tidak mungkin untuk membatalkan tarif-tarif pendahulunya atas baja, aluminium, dan barang-barang lainnya yang diimpor dari Tiongkok dan Eropa dalam waktu dekat.

Biden didukung penuh oleh serikat pekerja dan kaum progresif yang skeptis terhadap kesepakatan perdagangan bebas di masa lalu, sehingga ia akan menghadapi tekanan untuk mempertahankan perlindungan bagi industri yang rentan, seperti baja. dan aluminium.

Prioritas ekonomi utamanya adalah menghidupkan kembali ekonomi yang terhantam pandemi virus Corona. Urusan perjanjian perdagangan kemungkinan tidak akan menjadi prioritas. Jauh lebih penting untuk mengupayakan stimulus dan pembangunan infrastruktur.

Penasihat Biden mengatakan dia akan berusaha untuk mengakhiri "perang perdagangan buatan" dengan Eropa dan akan segera berkonsultasi dengan sekutu AS sebelum memutuskan masa depan tarif AS atas barang-barang Tiongkok, dalam upaya untuk "pengaruh kolektif" terhadap Beijing.

Mantan pejabat perdagangan pemerintahan Trump dan Obama mengatakan bahwa untuk menurunkan tarif barang-barang Tiongkok, Biden kemungkinan akan menuntut konsesi dasar yang sama dari Tiongkok seperti yang dilakukan Trump: membatasi subsidi besar-besaran kepada perusahaan yang dikendalikan negara, mengakhiri kebijakan yang memaksa perusahaan-perusahaan AS untuk mentransfer teknologi ke mitra Tiongkok, dan membuka pasar layanan digitalnya ke perusahaan teknologi AS  yang merupakan konstituen dan penyumbang kampanye Biden.

Pemerintahan Biden akan lebih dapat diprediksi pada perdagangan setelah perubahan mendadak Trump dan ancaman tarif, kata Wendy Cutler, mantan negosiator perdagangan USTR (Perwakilan Dagang Amerika Serikat).

Biden tampaknya tidak akan mencoba menghidupkan kembali Kemitraan Trans-Pasifik, kesepakatan perdagangan 12 negara Lingkar Pasifik yang dinegosiasikan oleh pemerintahan Obama tetapi ditinggalkan oleh Trump pada 2017.

Sebaliknya, mereformasi Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO yang rusak parah dengan aturan baru yang melarang subsidi dan praktik non-pasar lainnya dipandang sebagai prioritas yang lebih besar.

Poin Penting strategi ekonomi Biden adalah sebagai calon presiden dari Partai Demokrat, Joe Biden telah memprioritaskan tanggapan terhadap pandemi, keselamatan pekerja garis depan, dan pemulihan resesi dalam proposal ekonominya. Biden akan menyediakan perawatan kesehatan publik bagi orang Amerika yang memenuhi syarat yang menginginkannya.

Rencana Biden kemungkinan akan membutuhkan kenaikan pajak untuk perusahaan dan individu, terutama mereka yang berpenghasilan tertinggi. Reformasi terencana lainnya termasuk menangani perubahan iklim, pendidikan, imigrasi, dan infrastruktur.

Dalam kaitannya dengan respon pandemi Biden akan memulihkan ekonomi dalam jangka pendek dengan melindungi pekerja dari pandemi. Dia akan menggunakan Undang-Undang Produksi Pertahanan untuk memproduksi lebih banyak alat pelindung diri (APD) yang melindungi pekerja penting.

Rencana Biden menyerukan pengujian dan vaksin COVID-19 gratis. Badan Pengujian Pandemi yang prospektif akan mengoordinasikan distribusi pengujian, dan Public Health Jobs Corp yang diusulkan akan memobilisasi 1.000.000 orang untuk melakukan pelacakan kontak. Ini adalah strategi yang direkomendasikan oleh Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (CDC) untuk mengendalikan virus corona

Banyak dari tindakan yang diusulkan oleh Biden membutuhkan persetujuan kongres sebelum dapat dilaksanakan

Pemulihan Resesi, Penciptaan Lapangan Kerja

Biden berencana untuk menciptakan 5 juta pekerjaan baru melalui rencana "Beli Amerika". Dalam rencana ini, pemerintah akan menghabiskan $ 400 miliar untuk membeli produk dan layanan Amerika. Tambahan $ 300 miliar akan digunakan untuk penelitian dan pengembangan, termasuk setengahnya untuk energi bersih, yang bertujuan untuk menciptakan lapangan kerja dan mengamankan kepemimpinan industri AS. Kampanye Biden mengklaim rencana itu akan menjadi yang terbesar dari jenisnya sejak Perang Dunia II

Rencana COVID Biden akan memberi pekerja penting dorongan gaji COVID dan jaminan cuti berbayar hingga 14 hari bagi siapa saja yang sakit karena COVID-19 atau tinggal di rumah untuk merawat anggota keluarga yang sakit karena virus. Ini akan mengurangi penularan penyakit dengan mengizinkan karyawan yang sakit untuk tinggal di rumah. Pada saat yang sama, pemerintah akan memberi ganti rugi kepada majikan yang membayar cuti sakit karena COVID

Biden juga akan melipatgandakan upah minimum federal menjadi $ 15 per jam. Ini dimaksudkan untuk memacu pertumbuhan ekonomi dengan memberi pekerja lebih banyak untuk dibelanjakan, meningkatkan permintaan dan pendapatan bisnis.4 5

Reformasi Perawatan Kesehatan

Biden akan memperluas subsidi Obamacare untuk menjangkau lebih banyak keluarga berpenghasilan menengah. Di bawah proposalnya, tidak ada seorang pun yang memiliki rencana publik akan membayar lebih dari 8,5% dari pendapatan mereka untuk asuransi kesehatan. Melalui paket Biden, Anda dapat memilih opsi asuransi kesehatan publik jika Anda tidak menyukai asuransi perusahaan Anda. Penduduk berkualifikasi di negara bagian yang tidak memperluas Medicaid juga dapat mendaftar untuk paket kesehatan universal secara gratis

Kebijakan Terkait Perubahan Iklim

Rencana Biden untuk memerangi perubahan iklim disebut "Revolusi Energi Bersih", dan akan menginvestasikan $ 2 triliun dan menciptakan 10 juta pekerjaan. Program dan janji kampanye Biden jelas dan terukur tekait peubahan iklim yakni :

• Mencapai emisi nol bersih pada tahun 2050
• Nyatakan perubahan iklim sebagai prioritas keamanan nasional
• Menghabiskan $ 400 miliar setiap tahun untuk penelitian dan inovasi energi bersih
• Akhiri subsidi untuk bahan bakar fosil
• Produksi angin lepas pantai ganda pada tahun 2030
• Larang pengeboran lepas pantai di Kutub Utara dan izin minyak dan gas baru di lahan publik
• Hilangkan emisi karbon di sektor tenaga listrik pada tahun 2035
• Tambahkan 500.000 stasiun pengisian umum pada tahun 2030
• Mengembalikan kredit pajak EV7 8
• Rencana Biden juga meminta AS untuk bergabung kembali dengan Perjanjian Paris tetapi, saat ini, sasaran nol emisinya pada 2050 masih kurang dari tujuan perjanjian untuk mencapai nol emisi pada tahun 2030.9