Beri Stadium Generale di UMC, Kepala BK DPR RI: Kampus Harus Lebih Partisipatif dengan Kerja Parlemen

MONITORDAY.COM - Kepala Badan Keahlian (BK) DPR RI Inosentius Samsul menilai sinergi Perguruan Tingggi dan BK DPR menjadi sangat penting, khususnya pembuatan kebijakan berbasis riset untuk menghasilkan evidence based policy making.  

Penilaian Kepala BK DPR RI tersebut diejawantahkan melalui Kuiah Umum dengan tajuk " Peran Badan Keahlian DPR dalam terwujudnya Parlemen Modern dan Berkemajuan" yang digelar secara Hybrid di Convention Hall UMC, Cirebon Jawa Barat, Jum'at (9/4/2021).  

" Kuliah umum hari ini adalah rangkaian dari MOU antara BK DPR RI dan Universitas Muhammadiyah Cirebon (UMC). Dengan paparan ini, kampus diharapkan lebih partisipatif dengan kerja parlemen" ujar Kepala BK DPR RI yang akrab disapa Sensi.

Selanjutnya, Sensi memaparkan bahwa DPR RI memiliki fungsi legislasi, penetapan anggaran dan pengawasan yang dituntut untuk menjadi lembaga yang mampu menjalankan fungsinya guna menghasilkan kebijakan yang tepat guna dan tepat sasaran. 

Sehingga dibutuhkan pembuatan kebijakan yang berbasis bukti seperti riset untuk menghasilkan outcome (dampak) yang lebih baik.

Dalam menjalankan tugasnya, BK DPR RI memberikan dukungan keahlian untuk kinerja Dewan melalui riset. Adapun keluaran (output) yang dihasilkan di antaranya naskah akademik, Rancangan Undang-Undang, naskah kebijakan (policy paper), serta hasil analisis terhadap suatu isu strategis dan kebijakan dalam bentuk naskah singkat (policy brief). 

Output tersebut diharapkan memberikan masukan kepada anggota dewan sehingga mereka dapat memahami isu terkait secara mendalam.

Selain itu, Sensi perlu mengungkapkan beberapa hal penting dari tugas BK DPR RI yang mesti diketahui.

Menurut Sensi, BK DPR harus berorientasi pada kebutuhan, apa yang di lakukan harus berkaitan dengan need working minded, bekerja sesuai yang di perlukan DPR RI.

"BK DPR RI sebagai  sistem pendukung yang kerjanya sesuai dengan kebutuhan DPR," ungkap Sensi. 

Kemudian, BK DPR RI juga dihendaki melakukan kerja netralitas dan imparsialitas. Untuk diketahui, ada 9 Fraksi di DPR RI. Oleh karena itu, BK harus bisa melayani semua fraksi dengan metode reserach based working atau kerja harus berbasis riset.

" Tidak boleh ngarang-ngarang-ngarang. Apalagi ngasal, harus pofesional, fungsional, competence dan ethichs. Itulah tugas BK DPR RI yang harus bisa memberikan asupan informasi tepat kepada anggota dewan yang nantinya dapat memberikan manfaat kepada masyarakat," jelas Sensi.

Poin penting lainnya seperti academy culturul minded, memiliki semangat untuk belajar, adaptif dengan IT Knowledge minded, sharing data minded, networking minded, sikap inovatif, impact oriented, creative dan menjaga kepentingan nasional, yakni memastikan NKRI dan pancasila sebagai poin paling penting dari semuanya.

Memperkuat performa kampus merdeka

Sensi juga mengatakan BK DPR RI ingin memperkuat performa  kampus merdeka yang senafas dengan kerja-kerja DPR RI.

Oleh sebab itu, imbas dari kerja BK DPR RI dan Perguruan Tinggi bakal berdampak pada  metode regulatory impact assesment, agar undang-undang bisa diprediksi apa dampaknya kepada publik,  bahkan bisa memperhitungkan cost and benefit analysis. 

Berangkat dari kaloborasi yang apik ini, evidence based legislative policy making bisa terejawantahkan dengan baik, yakni menjembatani riset yang mewakili pemikiran-pemikiran akademis dengan kerja-kerja politik yang terjadi di DPR.

" Kami dorong perguruan tinggi agar melakukan kerja-kerja nyata yang lebih implementatif. Hal itu selaras dengan main task BK DPR RI yang melahirkan policy paper, parlemen maju, responsif dan unggul," imbau Sensi.