Berantas Illegal Fishing di Masa Pandemi, Dir POA PSDKP: Butuh Langkah Tegas dan Strategis
Butuh langkah ekstra keras, tak biasa, strategis dan tegas untuk membasmi illegal fishing yang sangat merugikan Bangsa dan Negara karena potensi sumber daya kelautan dan perikanan Indonesia yang kaya. Mirisnya, aksi illegal fishing di masa pandemi ini kerap terjadi.
Bintang Timur
MONDAYREVIEW.COM - Butuh langkah ekstra keras, tak biasa, strategis dan tegas untuk membasmi illegal fishing yang sangat merugikan Bangsa dan Negara karena potensi sumber daya kelautan dan perikanan Indonesia yang kaya. Mirisnya, aksi illegal fishing di masa pandemi ini kerap terjadi.
Demikian disampaikan Direktur Pemantauan Operasi Armada Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP-KKP), Pung Nugroho Saksono yang sering disapa Ipunk saat memberikan materi diskusi virtual KOPI PAHIT, jum'at (15/5/2020) dengan tajuk Pemberantasan illegal, unreported, unregulated fishing/IUUF di Tengah pandemi Covid-19.
"Berantas Illegal Fishing, kita butuh perangkat pendukung yang super keras, tegas, tak ada kompromi dengan kapal asing illegal, pokoknya sangar tapi tetap humanis," jelasnya.
Pendekatan humanis saat menangkap KIA ilegal tetap dikedepankan, selama koordinasi dan mau mematuhi aturan Kapal PSDKP.
Dalam paparanya, Ipunk juga menyoroti wilayah rawan yang kerap terjadi aksi illegal fishing seperti perairan Natuna, Selat Malaka dan Sulawesi hingga pulau Morotai. Namun Kapal PSDKP tidak lengah apalagi kendor melaksanakan amanah institusi untuk mengawasi sumber daya kelautan dan perikanan.
"Kalau gak mau patuh dan ada indikasi melawan, yah kita proses sesuai aturan. Pesan kami tegas, ini laut Indonesia, kalau mau bertamu, jadilah tamu yang baik, kalau mau melawan petugas PSDKP, kami pantang tercela," ujarnya.
Ipunk juga mengapresiasi kebijakan Menteri KKP, Edhy Prabowo yang sangat menopang Ditjen PSDKP untuk terus perkuat sistem deteksi & respon pengawasan di laut. Keterkaitan satelit VMS, satelite radar, Automatic Identification System (AIS), data base radar pantai, pusat kendali, alat komunikasi dan processing center.
" Dibawah komando menteri KKP, sudah 33 KIA ilegal yang ditangkap," ungkapnya.
Guna memperkuat pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan (SDKP), Ditjen PSDKP juga membentuk Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang terdiri dari LSM, nelayan, petani ikan serta masyarakat maritim lainnya. Tujuannya, membantu tugas PSDKP di wilayah kerja provisnis/kabuopaten/ kota.
Disadari laut Indonesia yang sangat luas, PSDKP tidak bisa sendiri menjalankan tugasnya namun sinergis lintas sektoral harus terus terjalin. Selain dengan BAKAMLA RI, TNI AL dan POLRI. Pihaknya juga melakukan pembinaan kepada Nelayan karena aparat Pengawas Perikanan menjadi garda terdepan dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.
Sinergi listas sektoral, ujar Ipunk, sangat penting karena kecenderungan pelaku Illegal Fishing ini melawan aparat pengawas KKP sehingga sejumlah penguatan seperti penambahan senjata, armada baik ukuran kecil dan besar juga harus menjadi perhatian.
"Kami butuh 70 unit kapal pengawas. Sementara saat ini, hanya 34 Kapal Pengawas," sebutnya.
Sejahterahkan Aparat Kapal PSDKP
Sejauh ini, Ditjen PSDKP-KKP mengakui kesejahteraan menjadi sorotan utama. Aparat Kapal Pengawas PSDKP baik Nahkoda dan awak kapal pengawas yang mempertaruhkan nyawa untuk mejaga marwah laut Indonesia dari aksi Kapal Ikan Asing Illegal perlu disokong kebutuhan dasarnya.
Apresiasi kepada Tenaga Ahli KSP
Ia juga mengapresiasi kepada Tenaga Ahli Kantor Staf Kepresidenan (KSP) yang juga Penasehat Menteri KKP, Muchtar Ali Ngabalin yang concern memperjuangkan hak-hak aparat PSDKP.
"Bang Ngabalin konsisten menyuarakan isu mendasar bagi aparat PSDKP" tuturnya.
Ia juga menjelaskan bahwa tugas PSDKP tidak hanya memperkuat pengawasan kelautan dan perikanan tapi juga memastikan investasi iklim perikanan.
Diakhir perbincangan KOPI PAHIT, Ipunk menukil ungkapan sastrawi seorang maestro penyair asal Bengali, India, Tagore bahwa “You can’t cross the sea merely by standing and staring at the water" artinya "anda tidak bisa menyeberang lautan hanya dengan berdiri dan menatap air,"
Kutipan Tagore ini ujar Ipunk, mengajarkan perihal optimisme agar tidak menyerah pada kehidupan. Sama halnya dengan para Komandan Kapal dan Awak Kapal PSDKP dengan semboyan Pantang Tercela. Sekeras apa pun badai menerjang dan kapal asing Ilegal menyerang, Ditjen PSDKP-KKP dengan moto Nusantara Lestari Jaya tegak berdiri konsisten, memastikan potensi sumber daya kelautan dan perikanan terjaga dari gangguan apapun.
"Lautan menyajikan kehangatan ingatan dan beragam pengibaratan dengan perjalanan kehidupan manusia yang sangat mungkin dijadikan pelajaran bersama. Mari kita jaga laut Indonesia untuk anak cucu kita kelak karena inilah anugeran Tuhan terindah" pungkasnya.
Selain Ipunk, turut hadir sejumlah narasumber yang expert dibidangnya. Misalnya, Muchtar Ali Ngabalin (Tenaga Ahli Kepala Staf Kepresidenan), Tb Rahayu Haeru (Dirjen PSDKP-KKP), HM. Muchlas Rowi (CEO Monday Media Group/ Komisaris Jamkindo), Harry Patria (Ekonom Milenial, Indonesia Komoditi index) Dani Setiawan (Ketua Harian KNTI).
