Begini Tanggapan DPR Terkait Wacana Sertifikat Bebas Bepergian Setelah Divaksin
Fachri Septian
MONITORDAY.COM - Anggota Komisi I DPR RI, Sukamta menanggapi terkait wacana pemberian sertifikat digital bebas bepergian tanpa tes usap PCR kepada warga yang sudah disuntik vaksin.
Sukamta meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) tegas menertibkan setiap menteri yang mengeluarkan pernyataan kontraproduktif dengan upaya penanganan pandemi COVID-19 tersebut.
"Itu jelas menunjukkan sikap inkonsisten yang bisa membahayakan upaya penanganan pandemi. Saya harap presiden tegas dan menertibkan setiap menteri supaya mereka tidak membuat statement yang kontraproduktif dengan upaya penanganan pandemi," kata Sukamta melalui pesan singkat yang diterima redaksi di Jakarta, Sabtu (16/1/2021).
Menurut Sukamta, hal tersebut membuat masyarakat jadi bingung dengan informasi simpang siur, hingga dikhawatirkan dapat berdampak pada tingkat kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan.
"Kalau disiplin berkurang akan ada lonjakan positif, imbasnya rumah sakit kewalahan," ucap Sukamta.
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu mengaku prihatin angka lonjakan jumlah pasien positif COVID-19 setiap hari di tengah program vaksinasi yang baru saja berjalan.
Berdasarkan pengamatannya, pasien positif pecah baru saja pecah rekor pada Kamis (14/1/2021) dengan penambahan kasus 11.557 orang, tapi sehari setelahnya pada Jumat (15/1/2021) kembali pecah rekor dengan jumlah 12.818 orang.
Sementara dengan lonjakan kasus setiap harinya seperti itu, Sukamta khawatir fasilitas dan tenaga kesehatan yang jumlahnya terbatas di sejumlah rumah sakit tidak siap menghadapi kondisi itu jika pemerintah tidak segera menangani persoalan dengan cermat.
"Kalau rumah sakit sudah overload, banyak pasien yang terkatung-katung. Kemarin (15/1) ada 23 pasien yang masuk daftar tunggu di Yogyakarta. Secara akumulatif ada 12 orang wafat selama menunggu rujukan, karena kondisi overload kamar. Kondisi yang berat itu pasti juga terjadi di banyak daerah yang lain," tutur Sukamta.
Oleh karena itu, Sukamta meminta pemerintah lebih konsisten dalam kebijakan penanganan pandemi. Menurutnya, kebijakan sangat terkait dengan tingkat kedisiplinan masyarakat dalam mematuhi protokol kesehatan.
