Asdep PLPDU KPPPA RI: Giatkan Program Pemberdayaan Perempuan Indonesia
Untuk mencapai kesetaraan Gender hanya dengan proses partisipasi dan akses

MONITORDAY.COM - Tantangan Perempuan Indonesia saat ini adalah masih menemui kendala terkait partisipasi dan akses, jelas ini diskriminasi. Ada anggapan kepada perempuan bahwa mereka belum bisa ikut serta dalam mengambil kebijakan atau keputusan. Hal ini disampaikan oleh Asisten Deputi Partisipasi Lembaga Profesi dan Dunia Usaha Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Sri Prihantini Lestari Wijayanti saat memberikan sambutan pada seminar Nasional dengan tema "Perempuan Berdaya, Indonesia Maju" bersama PROSAPENA dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) Republik Indonesia , di Hotel Haris Semarang, jum’at-minggu (19-22/12/2019)
“Ini tantangan terbesar yang dihadapi perempuan Indonesia, meskipun sudah mandiri dan bagus profesinya belum tentu diberikan akses atau berpartisipasi dalam mengambil keputusan, misalnya saat ini banyak perempuan Indonesia sudah mandiri dan mengisi pos-pos penting di struktur lembaga atau perusahaan, namun ada semacam anggapan belum serta merta dilibatkan mengambil keputusan” amatan Asdep PLPDU KPPPA RI yang akrab disapa Yanti.
Yanti mengungkapkan, Berdasarkan data Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2035, dari total 261,9 juta penduduk Indonesia pada 2017, penduduk perempuannya berjumlah 130,3 juta jiwa atau sekitar 49,75 persen dari populasi. Sayangnya, besarnya populasi perempuan tersebut tidak terepresentasi dalam parlemen. Proporsi perempuan di kursi DPR jauh lebih sedikit bila dibandingkan dengan proporsi laki-laki.
“Keterwakilan perempuan dalam parlemen ini perlu menjadi perhatian penting. Lantaran kehadiran perempuan di parlemen memberikan otoritas pada perempuan untuk membuat kebijakan yang berkontribusi besar pada pencapaian hak-hak perempuan, khususnya kesetaraan gender. Sebab seringkali anggota laki-laki tidak dapat sepenuhnya mewakili kepentingan perempuan karena adanya perbedaan pengalaman dan kepentingan antara keduanya” ungkapnya
Diakui Yanti, persoalan perempuan ini memang cukup kompleks, selain kesetaraan gender juga perkembangan teknologi saat ini memunculkan ragam persoalan, human traficking, eksploitasi perempuan, prostitusi berbasis digital dan ragam kejahatan yang menjadikan perempuan sebagai obyek.
Langkah strategis menurut Yanti, cerdaskan, berdayakan dan optimalkan seluruh kapasitas perempuan dengan menggiatkan program pemberdayaan diseluruh sektor agar perempuan berdaya dibidang politik, ekonomi, sosial dan budaya untuk mencapai kesetaraan gender.
"Perempuan Berdaya, Indonesia Maju" tema peringatan Hari Ibu ke-91 dimaknai sebagai perjuagan perempuan untuk mencapai kesetaraan gender, perlu digarisbawahi agar tidak menjadi kesalahpahaman dimasyarakat, kesetaraan yang dimaksud disni adalah baik laki-laki dan perempuan bersama-sama berjuang untuk membangun keluarga, tidak lagi ada anggapan bahwa perempuan hanya bisa nerima tapi juga ikut berperan" ajaknya.
Lebih lanjut, Yanti menegaskan Perempuan Indonesia tidak hanya menjadi pengguna hasil pembangunan, namun juga ikut berperan melaksanakan dan berpartisipasi di segenap aspek pembangunan nasional. Peran politik berarti ikut serta dalam proses pengambilan keputusan dalam upaya membentuk keluarga, masyarakat, bangsa dan Negara. Bagi Yanti, Kekuatan Negara terletak diperempuan.
"Jika perempuan lemah maka negara akan lemah, perempuan kuat maka negara juga akan kuat. Selamat Hari Ibu Ke-91, perempuan berdaya maka Indonesia pun maju" pungkasnya.
Yanti juga mengapresiasi kepada panitia dan seluruh peserta dari seluruh daerah atas terselenggaranya seminar "Perempuan Berdaya, Indonesia Maju". Semoga kegiatan semacam ini terus digiatkan untuk mendapatkan perbaikan nyata.
Dia menambahkan, sesuai arahan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, menjelaskan bahwa perempuan yang berdaya, memiliki daya bangkit yang besar dalam meningkatkan kualitas hidup perempuan demi mewujudkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing. Hal tersebut merupakan fokus pembangunan PPPA sesuai visi Presiden RI, Joko Widodo dalam mewujudkan pembangunan SDM yang unggul.