Anies: SIKM Ini Masih Menunggu untuk Berkoordinasi dengan Pusat

MONITORDAY.COM - Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mengatakan kebijakan mengenai Surat Izin Keluar Masuk (SIKM) di Ibu Kota sehubungan dengan larangan mudik 6-17 Mei 2021 mendatang, masih menunggu untuk berkoordinasi dengan pemerintah pusat karena harus terintegrasi.

"SIKM ini masih menunggu untuk berkoordinasi dengan pusat. Karena, tidak bisa dilakukan hanya sendiri, satu daerah saja," kata Anies di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (19/4/2021).

Dalam kebijakan penggunaan SIKM tersebut, ujar Anies, harus terintegrasi secara nasional, bukan per wilayah saja, demi mendukung dan meningkatkan efektivitas larangan mudik 6-17 Mei 2021 untuk memutus penyebaran COVID-19.

Oleh karena itu, Pemprov DKI Jakarta terus mengupayakan koordinasi dengan pemerintah pusat terkait SIKM. Sehingga nantinya setiap keputusan dari pemerintah pusat akan menjadi tolak ukur dari Pemprov DKI Jakarta untuk menentukan kebijakan SIKM.

Berdasarkan kebijakan pemerintah pusat, Anies mengatakan keputusan itu akan diimplementasikan juga oleh daerah lain, bukan hanya dari Pemprov DKI Jakarta.

"Karena itu kita terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat, nanti arah kebijakannya dari pemerintah pusat akan kita laksanakan sama-sama," ujar Anies.

Sebelumnya, aturan terkait SIKM secara umum sudah diterbitkan dalam Surat Edaran Nomor 13 Tahun 2021 tentang Peniadaan Mudik Hari Raya Idul Fitri Tahun 1442 Hijriah.

Adapun ketentuan SIKM di SE Satgas COVID-19 Nomor 13 Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Bagi pegawai instansi pemerintahan/Aparatur Sipil Negara (ASN), pegawai Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/ Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), prajurit TNI dan anggota Polri melampirkan surat izin tertulis dari pejabat setingkat Eselon II yang dilengkapi tandatangan basah/tandatangan elektronik pejabat serta identitas diri calon pelaku perjalanan;

2. Bagi pegawai swasta melampirkan surat izin tertulis dari pimpinan perusahaan yang dilengkapi tandatangan basah/tandatangan elektronik pimpinan perusahaan serta identitas diri calon pelaku perjalanan;

3. Bagi pekerja sektor informal melampirkan surat izin tertulis dari Kepala Desa/Lurah yang dilengkapi tandatangan basah/tandatangan elektronik Kepala Desa/Lurah serta identitas diri calon pelaku perjalanan;

4. Bagi masyarakat umum non pekerja melampirkan surat izin tertulis dari Kepala Desa/Lurah yang dilengkapi tandatangan basah/tandatangan elektronik Kepala Desa/Lurah serta identitas diri calon pelaku perjalanan.