Anggota DPR: Masyarakat Tunggu Aksi Nyata BSSN

MONDAYREVIEW.COM- Anggota Komisi I DPR RI, Sukamta mengapresiasi keputusan Presiden membentuk Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Menurutnya badan tersebut sangat dibutuhkan, pasalnya ancaman dunia maya sekarang ini benar-benar mengancam keamanan bangsa.

“Sesungguhnya sudah sejak lama kami di Komisi I mendorong segera ada badan yang secara khusus menangani keamanan siber, mengingat ancaman dari dunia maya semakin meningkat sebagaimana belum lama ini ada serangan siber melalui malware “Wannacry” ke sistem komputasi di berbagai negara termasuk Indonesia,” jelasnya kepada redaksi beberapa saat lalu.

Politikus Partai Keadailan Sejahtera (PKS) ini berharap melalui Badan baru ini bisa segera membuat perencanaan yang matang untuk membangun sistem keamanan siber.

“Badan ini perlu membuat roadmap yang jelas dan terukur untuk pengembangan SDM Siber yang tangguh dan membangun kemampuan teknologi siber yang mumpuni secara mandiri sehingga tidak ada ketergantungan dengan produk asing di masa depan,” paparnya.

Terkait dengan adanya kekhawatiran bahwa BSSN dalam pengawasan siber berpotensi langgar hak-hak warga, ia menegaskan bahwa hak-hak warga negara sangat jelas dijamin di dalam UUD 1945, ini adalah aturan dasar yang tidak bisa dilanggar oleh peraturan perundang-undangan dibawahnya. 

“UU ITE juga telah memberikan koridor yang jelas, mengatur hak dan kewajiban dalam pemanfaatan siber secara bebas dan bertanggung jawab, jadi tidak perlu ada kekhawatiran soal itu,” katanya.

Lebih lanjut Sekretaris Fraksi PKS DPR ini menegaskan bahwa dalam aplikasinya nanti, Komisi I akan terus melakukan pengawasan dan evaluasi kepada Badan baru ini untuk memastikan tidak ada hak-hak warga yang dilanggar.

“Sebaiknya masyarakat juga bersama sama melakukan pengawasan secara kritis," pintanya.

Sebagai langkah awal menurut Sukamta, pemerintah harus menunjukkan itikad baik dengan mengisi kelembagaan ini dengan SDM profesional  yang memiliki track record yang kompeten di bidang IT.

“Ini penting untuk menepis dugaan pemanfaatan badan baru ini untuk kepentingan politik,” demikian Sukamta.