Aktivis Mahasiswa Diimbau Tak Pilih Pemimpin Pelanggar HAM
Menjelang pemilihan Presiden pada April 2019 mendatang, para Capres-cawapres mengadu ide dan gagasan demi terpilih menjadi pemimpin bangsa Indonesia selama lima tahun kedepan.
Faisal Maarif
MONITORDAY.COM - Menjelang pemilihan Presiden pada April 2019 mendatang, para Capres-cawapres mengadu ide dan gagasan demi terpilih menjadi pemimpin bangsa Indonesia selama lima tahun kedepan.
Terkait hal itu, ada catatan penting dari Gema Bhinneka Tunggal Ika, agar tidak memilih calon pemimpin yang terindikasi melanggar hak asasi manusia. Hal ini ditegaskan agar sejarah kelam pelanggaran HAM pada masa Orde Baru tidak sampai terulang kembali.
"Jangan sampai paradigma sistem lama digunakan kembali terkhusus di zaman orde baru yang tentu saja sangat bertentangan dengan sistem demokrasi Indonesia saat ini," Ketua Umum Gema Bhinneka Tunggal Ika Gifari Shadad Ramadhan, dalam keterangan tertulis, Senin (14/1).
Dia menegaskan, pemimpin bangsa di masa depan haruslah orang yang pro demokratis, tidak konservatif dengan menggunakan sistem lama dan juga bersih dari kasus pelanggaran HAM. Menurutnya, bangsa ini harus dipimpin oleh orang yang cerdas dan mempunyai visi untuk membangun Indonesia kedepan.
"Paling utama adalah yang pro kebhinekaan karena keseragaman di Indonesia harus tetap dijaga dan dirawat, maka dengan itulah Indonesia ke depan akan menjadi negara yang maju," tegasnya.
Giffari juga menegaskan agar segenap mahasiswa cerdas dalam memilih pemimpin, jangan sampai terjadi kembali kejahatan HAM yang dialami oleh mahasiwa dulu yang kritis terhadap pemerintah Orde Baru.
"Kita aktivis mahasiswa dari waktu ke waktu tidak akan pernah berubah, meski pemilu ataupun tidak, aktivis selalu konsisten untuk menolak capres yang terindikasi kejahatan pelanggaran HAM untuk menjadi presiden," tandasnya.
