Ahmad Doli Kurnia: DPR dan Pemerintah Komitmen Perjuangkan Nasib Tenaga Honorer
Komisi II sudah ada kesepakatan dengan Pemerintah mengganti tenaga honorer ataupun honorer K2 menjadi PNS atau PPPK sesuai UU No.5 tahun 2014
Redaktur MMG
MONITORDAY.COM - Ketua Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kunia Tandjung mengaku, pihaknya telah bersepakat dengan pemerintah untuk memperjuangkan dan mendorong seluruh tenaga honorer supaya mendapatkan upah yang layak dan status yang jelas.
Hal ini ia sampaikan untuk meluruskan persepsi yang berkembang saat ini mengenai penghapusan atau tidak adanya tenaga honorer.
"Berdasarkan hasil raker 20 Januari 2020 lalu antara Komisi II DPR bersama pemerintah pusat kemarin, saat ini menuai berbagai persepsi yang salah di masyarakat termasuk dari pemerintah daerah yang menyebabkan kekhawatiran tenaga honorer di seluruh instansi pemerintah," kata Doli saat melakukan kunjungan komisi di Kantor BKN Regional IV Makassar, Kamis (30/1) beberapa waktu yang lalu.
"Jadi bukan diberhentikan, ini yang nampaknya menjadi kesalahan persepsi di lapangan," imbuhnya kemudian.
Doli lebih lanjut menambahkan, pihaknya sedang berupaya memperjuangkan nasib tenaga honorer agar diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
"Komisi II sudah ada kesepakatan dengan Pemerintah mengganti tenaga honorer ataupun honorer K2 menjadi PNS atau PPPK sesuai UU No.5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dengan tujuan agar tenaga honorer mendapatkan upah yang layak," jelasnya.
Sebab itu, pihaknya di DPR menginstruksikan instansi pemerintah dan pemerintah daerah untuk tidak lagi merekrut tenaga honorer. Pasalnya, pihaknya ingin menyelesaikan persoalan tenaga honorer yang terjadi saat ini.
"Sejak tahun 2012 ada pendekatan penyelesaian tapi tidak bisa cepat karena jumlahnya 900 ribu. Tapi sudah selesai 60 persen, tinggal 400 ribu yang akan kita cari solusi," tandas Doli.
