7 Agustus, Pembubaran BPUPKI
Pada tanggal 7 Agustus 1945 terjadi peristiwa pembubaran Badan Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) digantikan dengan dibentuknya Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI).
Redaktur MMG
MONDAYREVIEW.COM - Sejarah dan peristiwa penting tanggal 7 Agustus masih berkaitan dengan proses kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 7 Agustus 1945 terjadi peristiwa pembubaran Badan Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) digantikan dengan dibentuknya Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI).
Pembubaran BPUPKI atau dalam bahasa Jepang (Dokuritsu Junbii Chosakai) karena dianggap telah selesai melaksanakan tugas untuk menyusun rancangan Undang-Undang dasar bagi negara Indonesia. BPUPKI sendiri merupakan badan bentukan Jepang guna mencari dukungan masyarakat Indonesia kepada Jepang dengan janji akan mendapatkan kemerdekaan.
Setelah pembubaran BPUPKI, pemerintah Jepang segera membentuk dan meresmikan PPKI atau dalam bahasa Jepang (Dokuritsu Junbii Inkai) hal ini bertujuan untuk melanjutkan tugas BPUPKI mempersiapkan pemindahan kekuasaan dari pihak pemerintah pendudukan militer Jepang kepada bangsa Indonesia dan meresmikan preambule atau pembukaan serta batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945.
PPKI sendiri diketuai oleh Ir. Sukarno dan wakil Drs. Mohammad Hatta serta beranggotakan 21 orang tokoh utama pergerakan nasional Indonesia sebagai bentuk pencerminan etnis-etnis yang ada di Indonesia. Penasihat PPKI adalah Mr. Raden Achmad Soebardjo Djojoadisoerjo.
Di balik pembentukan PPKI, pergolakan muncul di kalangan muda Indonesia. Mereka mendesak Ir.Sukarno segera memproklamirkan kemerdekaan Republik Indonesia tanpa harus menunggu Jepang menyerahkan kemerdekaan. Hal ini dilatarbelakangi karena pemuda Indonesia tidak menginginkan kemerdekaan sebagai hadiah dari Jepang.
Di balik ramainya untuk mendapatkan kemerdekaan secara mandiri tanpa bentuk hadiah dari Jepang, peran PPKI tidak dapat dianggap sebelah mata, hal ini dikarenakan PPKI berusaha tetap konsisten dalam penataan awal negara dan meletakkan dasar-dasar ketatanegaraan dengan baik.
