Wamenlu: Kematangan Demokrasi Indonesia Tingkatkan Pengaruh
Jadi sekarang kita bisa menyebut diri sebagai the largest presidential democracy in the world (negara demokrasi dengan sistem presidensial terbesar dunia).
Fachri Septian
MONITORDAY.COM - Wakil Menteri Luar Negeri RI, Mahendra Siregar menyebut kematangan demokrasi Indonesia dapat meningkatkan pengaruh dan posisi tawar (leverage) dalam hubungan dengan negara lain, termasuk dengan Amerika Serikat (AS).
Hal itu didasarkan pada fakta bahwa jumlah rakyat Indonesia yang berpartisipasi dalam pemilu presiden 2019 mencapai 156 juta orang, sedangkan jumlah pemilih dalam sejarah pemilu AS tidak pernah melebihi 138 juta orang.
“Jadi sekarang kita bisa menyebut diri sebagai the largest presidential democracy in the world (negara demokrasi dengan sistem presidensial terbesar dunia). Ini fakta yang saya sampaikan ke pihak Amerika dan sepertinya mereka belum siap menerima kenyataan itu,” kata Mahendra dalam forum “Debriefing Kepala Perwakilan RI” secara virtual, Kamis (24/9).
Selain itu, Mahendra mengatakan dalam 20 tahun terakhir Indonesia juga mampu bangkit dari krisis moneter dan krisis multidimensi yang menempatkannya di tepi jurang disintegrasi politik serta keruntuhan ekonomi.
“Kalau itu bukan merupakan bukti bahwa Indonesia adalah negara yang punya komitmen serius dalam melakukan reformasi dan transformasi ya saya rasa you better look around (Anda perlu mengamati kembali), siapa lagi yang punya rekam jejak seperti itu,” ujar Duta Besar RI untuk AS periode 2019-2020 itu.
Sedangkan dengan modal dan posisi tawar tersebut, Mahendra menilai Indonesia dapat tetap menjaga hubungan dan kerja sama yang baik dengan AS, meskipun di tengah kompleksitas dan dinamika yang terjadi di negara itu.
Selain itu, ia pun mengakui bahwa Indonesia dan AS kerap kali berbeda pandangan dalam menyikapi berbagai isu, termasuk beberapa hal di antaranya yang mungkin tidak terjembatani.
“Kita selalu tegas dalam menyampaikan pandangan, baik secara langsung maupun dalam berbagai forum. Kita kerap berbeda pendapat bahkan berseberangan dengan Amerika Serikat, tetapi itu adalah prinsip dan nilai-nilai politik luar negeri kita yang bebas aktif,” tutur Mahendra.
“Tidak masalah kalau kita berbeda pendapat, tetapi kerja sama dan hubungan kedua negara tetap bisa baik, saling menghormati, dan saling menguntungkan,” tambahnya.
Sedangkan guna memelihara hubungan yang baik dengan AS, Mahendra mengatakan yang perlu diutamakan justru isu-isu yang menjadi perhatian bersama, di antaranya perdamaian Afghanistan dan pemberantasan terorisme.
“Itu bisa menjadi pilar hubungan dan kerja sama kedua negara,” ungkapnya.
Sementara itu, terkait ketegangan antara AS dan China yang dimulai dari perang dagang kemudian meluas ke isu-isu internasional lain, Mahendra menyebut hal tersebut adalah fakta politik dalam hubungan AS-China.
“Menurut hemat saya, siapa pun nanti yang menang pilpres AS, hubungan AS dan China tidak akan banyak berubah,” ungkapnya.
Wakil Menteri Keuangan periode 2011-2013 itu justru mendorong Indonesia untuk memanfaatkan situasi, salah satunya dengan memperluas akses ekspor produk Indonesia ke AS, seiring diberlakukannya bea masuk yang lebih tinggi untuk produk asal China masuk ke negara itu.
