Wajah Pasar Tanah Abang di Tahun 2018

MENATA kawasan Pasar Tanah Abang menjadi pekerjaan besar untuk membuktikan keberhasilan Pemprov DKI Jakarta. Saat ibukota dipimpin Joko Widodo, yang kemudian dilanjutkan oleh Basuki Cahaya Purnama alias Ahok, kesemrawutan kawasan Pasar Tanah Abang bisa terselesaikan. Harapan warga pun kini tertumpah kepada Gubernur baru DKI, Anis Rasyid Baswedan bersama wakilnya, Sandiaga Uno.

Banyaknya pedagang kaki lima (PKL), yang menempati area trotoar membuat kawasan Pasar Tanah Abang  kian semrawut. Inilah yang akan ditata oleh Pemprov DKI, yang berencana akan menerapkan Transit Oriented Development (TOD).

TOD yang dianut Pemprov DKI adalah sistem mengintegrasikan transportasi dan pusat kegiatan jual beli. Diharapkan, ke depan Pasar Tanah Abang terhubung dengan ragam angkutan massal DKI yang tengah dibangun saat ini seperti MRT ataupun LRT.

"Ini kuncinya kita menghadirkan integrasi transportasi, maupun kegiatan-kegiatan sosial ekonomi, Tanah Abang ini punya sejarah panjang dan grand desain kita adalah kita ingin jadi transit oriented development, tapi nyambung sama LRT, sama MRT, sama Transjakarta," kata Wagub DKI Sandiaga Uno.

Lebih dari sekadar menata Pasar Tanah Abang, salah satu impian Pemprov DKI Jakarta menerapkan sistem tersebut adalah menjadikan kawasan pusat perbelanjaan terbesar di Asia Tenggara tersebut seperti Grand Bazaar di Istanbul, Turki. "Tanah Abang ini kita sudah punya konsepnya dan ciamik kalau secara long time kita tahu kayak Grand Bazaar (Istanbul Turki)," jelas Sandi.

Sebagai langkah awal, Pemprov DKI Jakarta kemudian melakukan penataan pada bagian trotoar yang selama ini dipenuhi PKL. Selain itu, Pemprov DKI juga menyediakan jalur khusus bus pengumpan di sekitaran kawasan Tanah Abang yang diberi nama Bus Tanah Abang explorer.

Bus tersebut bisa dinikmati warga yang akan atau dari Tanah Abang secara gratis mulai pukul 08.00-18.00 Wib. Bagi pembeli yang ingin berpindah blok, kini bisa menaiki bus tersebut karena akan melintasi sejumlah halte seperti Halte Stasiun Tanah Abang, Halte Blok G, halte Blok C, Halte Auri Tanah Abang, Halte Blok E, dan Halte Fly Over.

Bus ini juga diklaim memudahkan masyarakat yang ingin berpindah angkutan ke angkutan kota, bajaj, ojek online, maupun ojek pangkalan.

Namun langkah awal tersebut tak berjalan terlalu mulus. Sebabnya, dampak dari dua tahapan tersebut harus mengorbankan penutupan badan jalan Jati Baru, Tanah Abang.

Dua ruas jalan ditutup. Satu jalur untuk lapak PKL yang ditata menggunakan tenda. Sedangkan jalur satunya digunakan khusus sebagai lintas bus Tanah Abang explorer.

Namun, kebijakan tersebut menuai ragam kritikan. Pedagang Pasar Blok G Tanah Abang yang selama ini mengaku sepi pembeli semakin menjerit karena omzet mereka semakin berkurang.

PKL yang berada di tenda Jalan Jati Baru telah membuat mereka kehilangan pembeli. Padahal, mayoritas mereka yang mendapatkan hak berdagang di badan jalan bukanlah PKL yang biasa ada di trotoar sekitar Jalan Jati Baru, yang selama ini dianggap mengganggu pejalan kaki.

Langkah awal Pemprov DKI untuk menata Pasar Tanah Abang bagi pengamat kebijakan publik Agus Pambagio, merupakan penataan konektivitas transportasi. Tujuannya, agar tidak ada angkutan umum, seperti angkot dan mikrolet ngetem di depan pintu Stasiun Tanah Abang.

Agar penataan terlihat hasilnya, dilakukan bersamaan dengan merelokasi PKL di Jalan Jatibaru, memasukkan ojek pangkalan dan online ke tempat parkir dan menyediakan Transjakarta explorer sebagai pengganti mikrolet dan angkot.

"Makanya sekarang diberesin. PKL direlokasi ke Jalan Jatibaru, terus dikasih Transjakarta explorer. Jadi sekarang bersih, nah nantinya kan akan dibangun Blok G, skybridge, sama komersial place di Stasiun Tanah Abang. PKL akan digeser ke sana nanti," jelas Agus.

Sementara, Wakil Ketua Ombudsman RI Adrianus Meliala mempertanyakan langkah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang memilih langkah untuk menempatkan Pedagang Kaki Lima (PKL) Tanah Abang di jalan. Bukan justru mendorong mereka pindah ke blok yang telah disiapkan, yaitu Blok G.

Ia mempersilakan jika Pemprov DKI memilih terobosan untuk menertibkan PKL dan membuat maju kotanya. Cara yang "out of the box" pun bisa dipilih dalam melakukan penertiban.

Jika ini cara yang dipilih, maka banyak ketentuan yang dilanggar. Ombudsman pun meminta Pemprov DKI segera membereskan masalah hukumnya. “Bisa melalui revisi peraturan perundang-undangan, bisa pula menerbitkan Peraturan Daerah atau Peraturan Gubernur, “ jelas Adrianus

Agar polemik ini tak terus berkepanjangan, Pemrov DKI  harus membuat aturan sementara agar langkahnya menata kawasan Pasar Tanah Abang tidak melanggar aturan.

Tak Melanggar Hukum

Sebelumnya, Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengatakan, tim hukumnya sudah memastikan kebijakan memindahkan PKL Tanah Abang ke jalanan tidak melanggar hukum.

Seperti diketahui, kebijakannya tersebut dianggap berbenturan dengan Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang melarang penggunaan badan jalan dan trotoar sebagai tempat parkir dan usaha. 

"Silakan (disebut melanggar hukum) itu juga kami terima masukannya, tim hukum juga akan memastikan bahwa awalnya itu kami yakin tidak ada penutupan jalan lalu lintas, tim hukum kami berikan clearance jadi nanti kita lihat lagi bagaimana secara menyeluruh, komprehensif pandangan daripada berbagai segi untuk penataan ini," ujar Sandiaga.

Pemprov DKI Jakarta melakukan penataan kawasan Pasar Tanah Abang dengan menutup Jalan Jatibaru Raya di depan Stasiun Tanah Abang. Jalan sepanjang 400 meter itu ditutup agar pedagang kaki lima bisa berjualan di area tersebut. Pemprov DKI juga menyediakan 372 tenda yang bisa didapatkan secara gratis tanpa pungutan retribusi.

Penataan Pasar Tanah Abang juga akan dilakukan dengan merenovasi Blok G. Para pedagang yang menempati kawasan itu akan direlokasi, dengan menggandeng  berbagai pihak, salah satunya Abraham Lunggana (Lulung).

Sandiaga memastikan Blok G yang nantinya dibongkar tidak akan mengorbankan pedagang yang sebelumnya telah berjualan di sana. Sebab, pedagang kecil juga berperan dalam menaikkan ekonomi. "Kita tidak ingin menghadirkan satu solusi yang akhirnya menghantam para pedagang kecil ini. Mereka yang selama ini menaikkan ekonomi kita, dan pencapaian pajak tadi juga banyak dari pedagang kecil," jelas Sandiaga.

Penataan kawasan Pasar Tanah Abang, tidak sekedar menata PKL yang berjualan di trotoar, tapi harus menyeluruh. Penataan kawasan Tanah Abang, salah satu bukti keberhasilan Gubernur baru DKI, terutama pada tahun 2018 ini  

Konsep ini juga bisa dijadikan contoh untuk menata para pedagang PKL di tempat lainya, seperti Pasar Pagi dan Pasar Asemka. Mereka pun berharap mendapat perhatian dari Pemprov DKI. (elbach)