Wacana Kenaikan Pertalite Bergulir, Erick Thohir: Pemerintah Tidak Akan Bebani Rakyat

MONITORDAY.COM - Di tengah terganggunya rantai pasok global yang disebabkan belum usainya perang antara Rusia - Ukraina, serta situasi pemulihan ekonomi pasca pandemi yang mengakibatkan naiknya harga minyak mentah dunia, diiringi wacana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite.

Namun, wacana kenaikan harga Pertalite itu langsung ditepis pemerintah. Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan dengan tegas pemerintah tidak akan membebani rakyatnya.

"Hari ini dunia sedang terjadi problem supply chain, tidak mungkin Indonesia sebuah negara yang punya kekuatan fundamental ekonomi akan memberatkan rakyatnya, tidak mungkin," kata Erick di Grha Pertamina, Jakarta.

Sebagai respon kenaikan harga minyak mentah dunia, menyebabkan perbedaan harga BBM antara jenis Pertamax dan Pertalite. Pertamax dijual dengan harga Rp 12.500 per liter sedangkan Pertalite dijual Rp 7.650 per liter, selisih harga tersebut memicu migrasi konsumsi bahan bakar.

Apabila migrasi ini terus terjadi, dipastikan ada peningkatan permintaan terhadap Pertalite, yang juga berpotensi menyebabkan kelangkaan. 

Menteri BUMN mengutarakan harga minyak mentah saat ini sudah di atas US$100 per barel, sementara asumsi Indonesia Crude Price (ICP) berkisar di antara US$65 - US$75 per barel. Situasi ini akan menambah beban fiskal, sebab BBM jenis pertalite mendapat subsidi dari pemerintah.

Kendati begitu, Erick menegaskan pemerintah akan memberikan kebijakan yang terbaik untuk rakyatnya. "Tidak mungkin pemerintah melakukan pertimbangan-pertimbangan yang justru memberatkan rakyatnya," kata Erick.

Namun, kondisi sulit itu dikatakan Erick justru akan menguatkan peran negara. Sama halnya ketika negara mengintervensi kelangkaan minyak goreng, serangkaian kebijakan dikeluarkan guna menekan harga, termasuk melarang ekspor CPO dan produk turunannya.

Erick menilai kepentingan nasional di atas segalanya, "Termasuk bagaimana sekarang kita terus mengintervensi yang namanya minyak goreng, CPO. Nah, ini bukan sesuatu yang aneh. Kita harus menjaga kepentingan nasional hari ini," ujarnya