Urgensi Reformasi KNPI

MONDAYREVIEW.COM – Bagi seorang aktifis kepemudaan, pasti tidak asing dengan wadah Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI). KNPI merupakan organisasi kepemudaan resmi pemerintah yang dibentuk pada masa orde baru. KNPI adalah organisasi kepemudaan yang mendapatkan bantuan pemerintah melalui APBN. Pimpinan yang menjabat sebagai pengurus KNPI merupakan utusan dari Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) yang berhimpun di bawah KNPI.

Sebagai sebuah wadah kepemudaan, eksistensi dan aktifitas KNPI dilindungi oleh UUD 45. Masyarakat mempunyai kebebasan untuk berserikat dan berpendapat, termasuk KNPI di dalamnya. Sebagai wadah pemuda, KNPI punya kontribusi besar dalam pembinaan para pemuda dan juga pengabdian masyarakat. KNPI menjadi kawah candradimuka para pemuda yang ingin berproses mengaktualisasikan diri dan meningkatkan kapasitas kepemimpinan.

Tentu saja tetap perlu ada kritik yang dilontarkan demi kebaikan dan kemajuan KNPI ke depannya. Persoalan KNPI yang cukup menganggu ritme gerakan adalah munculnya konflik dan dualisme KNPI di tingkat pusat. Seringkali konflik KNPI di tingkat pusat sampai turun juga menjadi konflik di tingkat daerah. Dualisme dihasilkan dari konflik pasca kongres yang tidak tuntas. Dimana calon yang kalah tidak terima lalu mengadakan kongres tandingan. Jelas ini tidak sehat.

Selama ini status pemuda senantiasa diromantisasi sedemikian rupa, seolah pemuda adalah sosok sempurna. Pemuda adalah harapan bangsa. Pemuda hari ini pemimpin masa depan. Masa depan ada di tangan pemuda. Namun slogan itu menjadi omong kosong belaka manakala dalam praktik pemuda justru meniru para seniornya yang lebih dulu terjun ke dunia politik. Pada akhirnya wadah kepemudaan seperti KNPI hanya menjadi bancakan politik para seniornya yang lebih dulu menjadi politisi.

Infiltrasi politik yang terlalu dalam merasuk ke dalam KNPI inilah yang membuat senantiasa muncul konflik dan dualisme. Yang menjadi korban adalah kader-kader KNPI di tingkat bawah yang tulus menggerakkan pemuda. Kita tidak bisa memungkiri di tingkat pusat, tidak ada organisasi manapun yang bisa independen dari kepentingan politik. Terlalu naïf jika aktifitas orientasi di tingkat nasional disamakan dengan tingkatan kecamatan.

Namun tetap perlu ada batasan sejauh mana kepentingan politik masuk ke dalam organisasi. Silahkan kepentingan politik bertarung di kongres, namun saat selesai, seharusnya semua pihak bisa legowo. Karena dalam politik, menang dan kalah adalah keniscayaan. Jika tidak bisa menerima kekalahan, tak perlu bertarung dalam politik. Terlebih politik pemuda seharusnya berbeda dengan politik kaum tua, dimana menurut Tan Malaka, pemuda masih dikaruniai idealism yang menjadi kemewahan terakhir bagi seorang pemuda.

Entah mungkin atau tidak, namun KNPI sudah urgen untuk segera direformasi. KNPI harus dikembalikan kepada khittahnya sebagai wadah pemuda Indonesia, bukan batu loncatan politik semata. Alumni-alumni KNPI yang sudah berkiprah dalam politik praktis harus bisa menahan diri untuk tidak terlalu dalam memanfaatkan KNPI untuk kepentingannya. Hal ini guna menjaga keutuhan KNPI sendiri.

KNPI juga harus lebih mengayomi OKP-OKP yang menjadi anggotanya. Selama ini ada dan tidaknya KNPI tidak dirasakan efeknya bagi OKP. Manuver politik yang dilakukan KNPI semestinya untuk kepentingan pemuda secara keseluruhan, bukan hanya kepentingan pundi-pundi pengurusnya semata. KNPI belum terlihat kontribusi nyatanya terhadap OKP secara keseluruhan. Padahal cikal bakal berdirinya KNPI adalah dari OKP Cipayung. Semoga KNPI bisa berbenah menjadi semakin baik!

Selamat Ulang Tahun KNPI yang ke-47!