Ulama & Habaib se Jabodetabek Serukan Masyarakat Tetap Kondusif dan Hormati Hasil KPU
Para Ulama dan Habaib se-Jabodetabek prihatin terhadap polarisasi umat akibat memanasnya suhu politik jelang pengumuman real count oleh Komisi Pemilihan Umum, 22 Mei mendatang.
Faisal Maarif
MONITORDAY.COM - Para Ulama dan Habaib se-Jabodetabek prihatin terhadap polarisasi umat akibat memanasnya suhu politik jelang pengumuman real count oleh Komisi Pemilihan Umum, 22 Mei mendatang.
Mereka meminta kepada semua tokoh dan pemuka agama Islam untuk menyampaikan pesan menyejukkan kepada umat dalam menjaga keutuhan NKRI.
Pengasuh Pesantren Ummul Qura Pondok Cabe, KH. Syarif Rahmat mengatakan, para ulama dan cendekiawan muslim terus melakukan pertemuan pasca Multaqo Ulama membahas kemaslahatan bangsa yang sebelumnya digelar di Jakarta beberapa waktu lalu.
Dia meyakini, Jokowi dan Prabowo adalah sosok negarawan. Karena itu, pendukung keduanya jangan sampai saling membenci satu sama lain, dan tidak boleh merusak persaudaraan sebangsa dan setanah air.
"Jika ada pernyataan dari pendukung salah satu kubu calon presiden tersebut yang kurang mencerminkan persaudaraan, maka diyakini mereka adalah pihak yang mempunyai kepentingan tertentu," ujar KH. Syarif Rahmat, dalam keterangan tertulisnya, Senin (13/5).
Senada dengan Kiai Syarif, pengasuh Pondok Pesantren Miftahul Ulum, Cipete, Jakarta Selatan, KH Muhyiddin Ishaq, menyerukan, agar para tokoh dan pemuka agama tidak menyampaikan pesan yang justru kontraproduktif.
"Kita meminta habaib dan pemuka agama untuk jadi penggerak dalam islah, rekonsiliasi, kita inginkan agar ada rekonsiliasi nasional," ujarnya.
Syarif pun menyampaikan beberapa butir pernyataan oleh para kiai dan habib saat hadir dalam acara silaturahmi yang baru digelar Jumat pekan lalu di kawasan Jakarta Selatan.
Mereka yang hadir sepakat dan mendeklarasikan empat pernyataan sikap. pertama, minta kepada seluruh komponen bangsa untuk menunggu dan menghormati hasil real count yang dilakukan oleh KPU.
Kedua, meminta kepada seluruh komponen bangsa untuk menghindari tindakan yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Ketiga, meminta kepada aparat penegak hukum, baik Polri maupun TNI untuk menindak tegas pihak yang melakukan tindakan yang dapat membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa.
Terkahir, mereka bertekad mempertahankan NKRI sebagai satu-satunya wujud negara kita dari Sabang sampai Merauke dibawah Pancasila dan UUD 1945.
