Tiga Menteri Siap Dukung Pembelajaran Tatap Muka

Tiga Menteri Siap Dukung Pembelajaran Tatap Muka
Ilustrasi Pembelajaran Tatap Muka Saat Pandemi (merdeka.com)

MONITORDAY.COM - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim telah merilis SKB 4 Menteri pada Selasa (30/03). Dalam launching tersebut, Mendikbud memberikan paparan secara rinci mengenai rencana pembukaan kembali Pembelajaran Tatap Muka (PTM). 

Pemaparan Mendikbud disambut oleh 3 Menteri lainnya yakni Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri. Dalam siaran pers yang dirilis oleh Kemendikbud RI, ketiga Menteri tersebut mendukung dan mengapresiasi keputusan pembukaan sekolah secara terbatas oleh pemerintah. 

"Kementerian Agama setuju dan mendukung pengumuman ini sepenuhnya, sehingga anak-anak kita dapat kembali ke kelas mereka bisa bermain bersama di lapangan bersama dengan teman-temannya dalam suasana yang riang dan gembira sehat dengan tetap terjaga dari penyebaran Covid-19,” ujar Menag Yaqut Cholil Qoumas.


Menag juga mengajak seluruh warga satuan pendidikan untuk segera melakukan PTM terbatas dengan tetap menerapkan protokol kesehatan.

“Akhirnya mari kita laksanakan kebijakan penyelenggaraan pembelajaran pasca
vaksinasi guru, dosen dan tenaga kependidikan di masa pandemi Covid-19 ini dengan menempatkan aspek kesehatan, keselamatan dan keamanan siswa sebagai aspek prioritas yang perlu diperhatikan dan dijunjung tinggi,” ujarnya.

Senada dengan itu, Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi mendukung SKB Empat Menteri. Gunadi percaya bahwa sektor pendidikan yang harus terus berjalan merupakan investasi yang sangat penting untuk manusia Indonesia ke depan dan untuk ekonomi Indonesia ke depan.

“Baik pendidikan ataupun kesehatan merupakan investasi yang penting bagi bangsa Indonesia. Jadi apapun keputusan yang kita buat sekarang harus melihat dampaknya untuk ke depan,” tutur Menkes.

Kepada pemerintah daerah, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menyampaikan, “melalui SKB Empat Menteri ini semua daerah dapat memahami dan membuat kebijakan yang benar dalam mengawasi dan melakukan evaluasi terhadap sistem pembelajaran yang tepat. Harapannya PTM terbatas akan dapat dilakukan secara menyeluruh pada waktunya nanti. Hal ini tentu lebih maksimal dibanding dengan sistem daring,” imbuh
Mendagri.