Terkait Debat Keempat, Jokowi Dinilai Telah Banyak Lakukan Langkah Penguatan Ideologi Pancasila
Debat Capres-cawapres yang keempat akan digelar Sabtu (30/3) mendatang. Kedua kubu menyatakan telah siap untuk mengikuti debat bertema ideologi, pemerintahan, keamanan, serta hubungan internasional ini.
Faisal Maarif
MONITORDAY.COM - Debat Capres-cawapres yang keempat akan digelar Sabtu (30/3) mendatang. Kedua kubu menyatakan telah siap untuk mengikuti debat bertema ideologi, pemerintahan, keamanan, serta hubungan internasional ini.
Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi - Ma'ruf, menyatakan Paslon 01 telah siap mengikuti debat keempat dengan beberapa alasan yang kuat.
"Pak Jokowi sudah siap menghadapi debat yang keempat," kata Juru Bicara TKN Jokowi-Ma'ruf, Tb. Ace Hasan Syadzily dalam keterangan tertulisnya, Rabu (27/3).
Ace mengungkapkan, di tema ideologi, pemerintahan Jokowi telah membuktikan banyak melakukan berbagai kebijakan yang diarahkan pada penguatan ideologi Pancasila.
"Dalam bidang ideologi ini, Jokowi terus melakukan pembinaan Pancasila sebagai ideologi negara. Pemerintahan Jokowi telah menetapkan 1 Juni sebagai hari lahir Pancasila," ungkapnya.
Selain itu, kata Ace, Pemerintahan Jokowi telah membentuk Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) sebagai suatu wadah yang bertugas melakukan pembinaan ideologi Pancasila agar menjadi pandangan, pedoman dan pegangan hidup bangsa Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Ace juga menambahkan, bahwa Jokowi amat tegas dengan berbagai pihak yang akan merongrong keutuhan NKRI. Hal ini dibuktikan dengan dibubarkannya yang mempunyai tujuan untuk mengganti sistem negara.
"Pemerintah Jokowi mengeluarkan Perpu tentang larangan organisasi masyarakat anti-Pancasila. Dengan aturan tersebut, organisasi Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) kemudian dibubarkan," tutur politisi partai Golkar ini.
Lebih lanjut Ace mengatakan, dalam rangka memperkuat ideologi negara, di periode selanjutnya Jokowi akan melakukan beberapa hal.
"Seperti Mengoptimalkan peran dan fungsi BPIP, menerapkan standarisasi materi dan metode pembelajaran Pancasila dalam sistem pendidikan dan pelatihan yang direkomendasikan BPIP; dan mengevaluasi dan membaharui peraturan perundang- undangan yang bertentangan dengan ideologi Pancasila," ungkapnya.
