Tekan Pemda Permudah Proses Izin Investasi, Jokowi : Negara ini Sudah Kebanyakan Peraturan
Presiden Jokowi kembali menegaskan bahwa terkait dengan program cipta lapangan kerja di daerah bukan hanya menjadi urusan Pemerintah Daerah tetapi semua pihak. Oleh karena itu, segala investasi yang berniat masuk ke suatu daerah harus dipermudah jangan dipersulit dengan berbagai proses perizinan.
Redaktur MMG
MONITORDAY.COM- Presiden Jokowi kembali menegaskan bahwa terkait dengan program cipta lapangan kerja di daerah bukan hanya menjadi urusan Pemerintah Daerah tetapi semua pihak. Oleh karena itu, segala investasi yang berniat masuk ke suatu daerah harus dipermudah jangan dipersulit dengan berbagai proses perizinan.
“Semuanya harus memberikan dukungan; Polri, TNI, Kejaksaan, semuanya memberikan dukungan ke sana. Sehingga investasi itu muncul ke sebuah daerah dan bisa direalisasi,” kata Presiden Jokowi dalam sambutannya saat Pembukaan Rakornas Pemerintah Pusat dan Forkopimda 2019, di Sentul International Convention Center (SICC), Sentul City, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu (13/11).
Jokowi juga mewanti-wanti, jangan membiarkan investasi yang sudah masuk ke sebuah daerah, masuk ke negara ini, sudah membuka pintu, sudah ada minat, tidak bisa realisasi gara-gara mereka tidak dilayani dengan baik, izin enggak diurus.
“Harusnya kita ini melayani apa yang kurang. Dilayani secepat-cepatnya. Sehingga bisa realisasi dan memunculkan yang namanya lapangan pekerjaan bagi rakyat kita,” tutur Presiden seraya mengingatkan, masih tujuh juta rakyat, anak-anak yang belum memikirkan pekerjaan, dan ini tugas bersama.
Oleh sebab itu, Presiden Jokowi menitipkan pesan kepada daerah yang hadir dalam acara tersebut. Kalau ada investasi yang orientasinya ekspor, investasi tapi orientasi barangnya akan diekspor, sudah, tutup mata, tanda tangani izinnya, secepat-cepatnya.
“Enggak usah ditanya-tanya. Urusan keamanan, back up dari Polres, dari Polda, back up. Agar apa? Muncul cipta lapangan kerja yang kita inginkan. Atau, ada orang datang, investor datang, ingin membangun, pabrik atau industri untuk barang-barang substitusi impor…. secepat-cepatnya,” tutur Presiden, seperti dilansir laman resmi Sekretariat Kabinet.
“Tolong diingatkan, kalau ada yang tidak diikutkan saya diingatkan, akan saya tegor langsung,” tegasnya.
Presiden Jokowi menegaskan, bahwa cipta lapangan kerja itu agenda besar bangsa kita, meningkatkan ekspor, menurunkan impor juga agenda besar bangsa kita, jangan pernah ada yang bermain-main di area ini.
“Saya sudah wanti-wanti betul di area ini kalau masih ada yang main-main, saya gigit sendiri, akan saya gigit sendiri,” tegas Presiden.
Selain itu, Presiden Joko Widodo meminta kepada para kepala daerah, baik gubernur, bupati, dan wali kota serta para anggota DPRD untuk tidak banyak membuat peraturan tingkat daerah. "Negara ini sudah kebanyakan peraturan, dan negara kita ini bukan negara peraturan. Semua diatur, semua diatur, malah terjerat sendiri," kata Jokowi, seperti dikutip dari kompas.com
Presiden juga tak ingin sedikit-sedikit kepala daerah membuat peraturan. Menurut dia, peraturan yang menumpuk ini akan membuat pemerintah tak bisa bergerak cepat dalam mengambil keputusan dalam perubahan dunia yang cepat.
"Padahal sekarang negara sebesar apapun pengennya fleksibel, cepat merespons setiap perubahan. Kita malah memperbanyak peraturan, untuk apa?" pungkasnya.
