Kementerian Koperasi UKM Siap Fasilitasi UMKM yang Beralih Produksi Kebutuhan APD
Saat ini sebanyak 210 negara telah mengalami penyebaran pandemi covid-19, salah satunya Indonesia. Kondisi ini sangat berdampak bagi perekonomian nasional baik makro maupun mikro yang dalam hal ini para pelaku Koperasi dan UMKM. Maka tidak sedikit dari mereka memilih ‘banting stir’ atau beralih produksi agar tetap bisa menggerakan roda bisnis ditengah lemahnya minat dan daya beli. Diantaranya, beralih untuk memproduksi kebutuhan alat perlindungan diri (APD), masker, dan hand sanitizer.
Redaktur MMG
MONITORDAY.COM - Saat ini sebanyak 210 negara telah mengalami penyebaran pandemi covid-19, salah satunya Indonesia. Kondisi ini sangat berdampak bagi perekonomian nasional baik makro maupun mikro yang dalam hal ini para pelaku Koperasi dan UMKM. Maka tidak sedikit dari mereka memilih ‘banting stir’ atau beralih produksi agar tetap bisa menggerakan roda bisnis ditengah lemahnya minat dan daya beli. Diantaranya, beralih untuk memproduksi kebutuhan alat perlindungan diri (APD), masker, dan hand sanitizer.
Banyaknya permintaan produk tersebut, namun tidak diiringi dengan ketersediaan. Sulitnya, item tersebut didapatkan sehingga para tenaga medis dan relawan kesehatan terkadang mengalami keterbatasan penggunaan APD dalam tugasnya. Maka para pelaku usaha mikro tersebut dengan niat ingin memberikan sumbangsih dan mempertahankan usahanya akhirnya memproduksi kebutuhan medis tersebut.
Menyikapi kondisi ini, Pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM) menegaskan akan memberikan bantuan kepada para pelaku koperasi dan UKM yang beralih untuk memproduksi kebutuhan medis tersebut. Selain itu, juga akan menjamin ketersedian bahan baku , standarisasi produk dan akses pemasaran produk.
Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran Kemenkop UKM Victoria BRT Simanungkalit menyebutkan bahwa bagi UKM yang bertahan dan beralih bisnis, Pemerintah melalui Koperasi dan UKM akan membatu serta support kebutuhan mereka, katanya di Jakarta, Kamis (16/4).
“Berdasarkan data Kemenkop, sejauh ini ada 330 UKM dari 16 provinsi menyatakan kesediaan memproduksi APD dan masker. Namun, tidak semua UKM bisa langsung memproduksi benda-benda tersebut, karena ada proses kurasi untuk menyeksi standar kualitas produk,” jelas victoria
Dalam proses kurasi, Kemenkop bekerja sama dengan PT Daruma Adira Pratama yang menjalankan program Karya Nusantara. Dari kerja sama tersebut, dapat ditentukan standar kualitas produk sesuai kebutuhan.
"Kita berharap mereka (UKM) menjadi suplayer APD yang kita akan kurasi dan kerja sama dengan Karya Nusantara yang diinisiasi PT Daruma Adira Pratama. Sekarang ada 80 UKM yang sudah terkurasi statusnya kemarin, hari ini saya yakin sudah bertambah karena Daruma akan terus melakukan kurasi," ujar Victoria.
"Kenapa kita perlu kerja sama karena dari segi teknis kesehatan Kementerian Koperasi dan UKM tidak punya kompetensi. Untuk itu, kami bekerja sama dengan PT Daruma dengan program Karya Nusantaranya," lanjutnya .
Saat ini, KUMKM yang terkurasi sudah menjalankan produksi pesanan 15 ribu masker dari program Karya Nusantara. Kemenkop juga mendukung UKM untuk bisa memenuhi permintaan 1 juta masker dari PT Kimia Farma.
Dalam hal pembuatan masker, Kemenkop berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan, agar mempermudah prosedur pengurusan izin edar produk masker non medis.
"Untuk itu, kami akan terus dukung UKM dengan mendorong sertifikasinya. Kami sudah rapat dengan Kementerian Kesehatan dan mereka bersedia membantu agar ijin yang diperlukan UKM akan dibantu prosesnya agar bisa memenuhi permintaan pasar," pungkasnya.
