Tak Inovatif, Bumdes Berpeluang Bunuh Usaha Rakyat

MONITORDAY.COM - Alih-alih memajukan ekonomi pedesaan, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) ternyata berpeluang mematikan usaha rakyat. Padahal, BUMDes sendiri dimaksudkan untuk mendorong investasi dan produktivitas masyarakat desa, bukan sebaliknya.

Ketika memberikan arahan dalam peluncuran sertifikat badan hukum dan peresmian pembukaan Rakornas BUMDes, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengakui bahwa jumlah BUMDes  kian hari kian bertambah jumlahnya.

“BUMDes naik 600% tepatnya 600,6%. Dari sejumlah 8.100 di tahun 2018 melompat menjadi 57.200 BUMDes di tahun 2021,” ujar Jokowi, pada Senin (20/12/2021).

Jokowi menjelaskan, jika secara statistik jumlah BUMDes terus bertambah. Namun, secara kualitas terutama dalam konteks membantu pelaku usaha kecil di lingkungan desa, harus betul-betul kita monitor kembali.

Menurut Jokowi, agar kegiatan BUMDes di lapangan benar-benar dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, maka aparatur desa harus kreatif dan jangan sekali-kali bertindak sendiri.

“jangan hanya dapat plang, sertifikat badan hukum kemudian buat plang. Misalnya BUMDes, Desa Sukamakmur, hanya itu saja. Tapi kegiatannya tidak ada. Kualitas kegiatan tidak jelas,” ujarnya.

Presiden Jokowi pun menegaskan, bahwa BUMDes harus mengambil peran dalam kegiatan ekonomi. Kepala negata tak ingin kehadiran BUMDes justru mematikan pelaku usaha kecil.

“jangan sampai justru mematikan ekonomi rakyat yang sudah ada misalnya di desa ada toko-toko yang kecil 5-10 BUMDes bikin toko yang lebih gede yang 10 mati yang ini hidup gede. Bukan itu,” kata dia.

Jokowi lantas meminta agar para aparatur desa bisa memicu dan mentriger usaha-usaha yang sudah eksis untuk maju dan berkembang. Dari usaha kecil, menjadi menengah. Dan dari usaha menengah menjadi besar. [ ]