Pemprov DKI Jakarta Luncurkan Sekolah Kolaborasi, Wadah Bagi Harmonisasi Sekolah Negeri dan Swasta
Fachri Septian
MONITORDAY.COM - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta meluncurkan program Sekolah Kolaborasi yang bertujuan untuk menggalang kerja sama di antara institusi pendidikan negeri dan swasta di Ibu Kota.
Demikian disampaikan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan diunggah melalui akun instagram pribadinya yang dikutip redaksi, Senin (3/5/2021).
“Sekolah kolaborasi wadah bagi harmonisasi sekolah negeri dan swasta dalam mewujudkan pendidikan tuntas berkualitas,” tulis @aniesbaswedan.
Nantinya, ruang lingkup program itu meliputi pertukaran pengetahuan tentang pendekatan pembelajaran, manajemen kelas dan pengembangan konten mata pelajaran dari guru mata pelajaran.
Adapun program itu juga memberi akses bagi pertukaran terhadap fasilitas pembelajaran, termasuk untuk sumber belajar, laboratorium maupun sarana olahraga.
Sedangkan Pemprov DKI lewat Dinas Pendidikan DKI Jakarta telah menjalankan sebanyak 21 pasang sekolah uji coba terkait program Sekolah Kolaborasi yang tersebar di Ibu Kota.
“Target 2021 ini ada penambahan sekolah uji coba jenjang SMP dan SMA sebanyak 40 pasang. Terbentuknya piloting sekolah kolaborasi untuk SMK sebanyak 10 sekolah induk dan 30 sekolah mitra,” ujarnya.
Pada tahun lalu, Anies berencana menggabungkan sekolah negeri dan swasta untuk menjamin kualitas pendidikan yang merata di setiap sekolah di DKI Jakarta.
Ide tersebut dikemukakan oleh Anies saat memberi penjelasan dalam rapat pimpinan ihwal paparan bantuan biaya masuk sekolah swasta bagi siswa dari keluarga terdampak Covid-19 pada 16 Juli 2020.
“Soal peningkatan sekolah nonnegeri ini begitu kita sampai sekolah swasta, maka SMK ini paling parah dari semuanya. Bukan tidak mungkin langkah-langkah drastis kita lakukan di sini, mulai dari merger karena memang banyak siswanya yang klitiran tapi eksis,” ucap Anies melalui video rapim yang diunggah di Kanal Youtube DKI Jakarta pada Minggu (19/7/2020).
Namun, ia meminta untuk mengintegrasikan sistem PPDB menjadi satu di antara sekolah negeri dan swasta. Dengan demikian, semua warga DKI Jakarta memiliki pilihan yang sama.
“Tahun ini kalau bisa tahun reform total untuk pendidikan swasta. Tahun ajaran depan kita sudah bisa mengatur perpindahan antara jenjang sebagai satu kesatuan,” ungkapnya.
