Suhu Politik Makin Panas, Haedar Nashir Imbau Masyarakat Hentikan Kekerasan Politik

‘Politik adalah kesantunan. Politik adalah martabat dan harga diri sehingga ketika seseorang berpolitik maka harus memiliki keutamaan moral.’ Ungkapan lawas Socrates ini ada baiknya kita renungi dalam-dalam, terutama jika melihat suhu politik di Indonesia yang mulai memanas disertai dengan kekerasan sebagaimana terjadi di Pekanbaru dan Surabaya sepekan terakhir ini.

Menyeruaknya pro dan kontra soal isu-isu politik maupun dukung-mendukung dan tolak-menolak pasangan calon yang berkontestasi untuk Pemilu 2019. Aksi dan gerakan politik ambisius, serta berbagai deklarasi gerakan yang seolah bukan gerakan politik, padahal sarat muatan politik. Tak dapat dipungkiri, adalah buah dari minimnya kesantunan dalam berpolitik tersebut. Kulminasinya, muncul aksi-aksi tandingan, sehingga terjadi benturan secara fisik. Padahal proses Pemilu akan berlangsung relatif lama sekitar delapan bulan ke depan.

Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah mensinyalir, jika semua pihak terus berpolitik dengan tensi tinggi dalam memperjuangkan kepentingan politiknya tanpa disertai tanggungjawab moral yang luhur untuk menempatkan kepentingan bangsa yang lebih luas di atas kepentingan politik semata maka dikhawatirkan tarik-menarik dan bentrokan antar anak bangsa akan terus berlangsung panas.

“Tidak tertutup kemungkinan kekerasan politik akan berlanjut dan menjadi luas atau semakin terbuka, yang tentu saja sangat tidak diharapkan oleh semua pihak di negeri tercinta ini,” ujar Haedar, Rabu (30/8/2018).

Karena itu, Haedar Nashir menghimbau, agar semua pihak di tubuh bangsa ini bersepakat secara lahir dan batin bahwa dalam menghadapi kontestasi Pemilu 2019 niscaya menghentikan dan tidak melakukan kekerasan dalam bentuk apapun, oleh siapa pun, dan atas nama apa pun, baik di dunia daring maupun luring.

“Agar kesepakatan bisa tercapai, maka harus dilandasi semangat kebersamaan bahwa semuanya adalah satu bangsa, satu tanah air, dan satu negara. Juga dilandasi oleh spirit agama, Pancasila, dan kebudayaan luhur yang menjadi fondasi bersama nilai-nilai utama bangsa Indonesia,” kata Haedar.

Haedar Nashir lantas menyampaikan tujuh pesan agar proses politik di Indonesia jauh dari kekerasan, serta untuk meningkatkan komitmen politik yang luhur dan utama. Pertama, siapapun dengan dalih apa pun dan kepada siapa pun tidak dibenarkan melakukan kekerasan baik verbal maupun fisik. Kekerasan dalam bentuk apapun bertentangan dengan agama, Pancasila, kebudayaan luhur bangsa, serta hukum dan tertib sosial yang dijunjunjung tinggi di Indonesia.

“Tidak ada ruang toleransi untuk tindakan kekerasan, baik sebagai bentuk aksi maupun reaksi. Sekali kekerasan dibiarkan dan dibenarkan maka akan menjadi kebiasaan dan budaya kekerasan, yang akhirnya sulit untuk dihentikan. Kekerasan bankan akan mengundang dan melahirkan kekerasan berantai,” ucap Haedar.

Kedua, perorangan maupun kelompok masyarakat bahkan aparat tidak dibenarkan melakukan tindakan kekerasan terhadap siapapun, atasnama apapun, dan bertujuan apapun. Tidak dibenarkan dan tidak boleh ditoleransi ada kelompok masyarakat yang melakukan kekerasan sekecil apapun dengan dalih agama maupun dengan mengklaim diri sebagai penjaga NKRI, Pancasila, UUD 1945, Kebhinekaan maupun atasnama lainnya.

“Kekerasan tetaplah kekerasan yang sifatnya buruk dan berdampak buruk bagi kehidupan. Tidak ada satu orang atau kelompok masyarakat di negeri ini yang diberi hak untuk melakukan kekerasan,” tegas Haedar.

Ketiga, pihak kepolisian dan aparat keamanan di seluruh tingkatan hendaknya bersikap dan bertindak tegas dalam menegakkan keamanan dan ketertiban, serta dalam melakukan pencegahan maupun penindakan terhadap siapapun atau pihak yang melakukan anarki dan kekerasan. Tegakkan hukum dan peraturan dengan tegas, adil, dan objektif kepada siapapun yang berbuat anarki dan kekerasan tanpa memberi toleransi dalam bentuk apa pun.

“Sekali kekerasan dibiarkan atau ditoleransi maka akan melahirkan atau memperluas kekerasan serupa atau lainnya yang merugikan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara,” imbuh Haedar.

Keempat, lembaga-lembaga negara atau pemerintahan, aparatur pemerintahan, aparat keamanan, partai politik, Komisi Penyelenggaraan Pemilu, Badan Pengawas Pemilu, organisasi-organisasi kemasyarakatan, dan semua pihak hendaknya menjalankan tugas dan kewajiban konstitusional yang sebaik-baiknya dalam mengawal proses politik Pemilu 2019 agar berlangsung jujur, adil, demokratis, dan berkeadaban. Jalin kerjasama semua pihak dengan sebaik-baiknya, termasuk dalam mencegah peluang dan tindakan kekersan di masyarakat yang disebabkan oleh perbedaan kepentingan politik maupun yang lainnya.

Kelima, hendaknya pemerintah, aparat kepolisian dan keamanan, serta penyelanggara dan pengawas Pemilu hendaknya benar-benar netral dan objektif dalam mengawal penyelenggaraan proses politik lima tahunan di negeri ini. Kecenderungan partisan atau pemihakan baik terbuka maupun terselubung akan menghilangkan wibawa dan otoritas dalam menegakkan hukum dan tatanan berbangsa dan bernegara, termasuk dalam mencegah dan menindak kekerasan yang terjadi di masyarakat.

“Sekali aparatur pemerintahan dan aparat kemanan memihak atau partisan maka akan mengundang reaksi balik yang negatif dari pihak-pihak yang merasa dirugikan, yang berpeluang terjadinya benturan atau konflik politik yang keras,” tutur Haedar.

Keenam, media sosial dan media massa semestinya dijadikan wahana partisipasi politik dan peran kebangsaan yang cerdas, demokratis, dan berkeadaban mulia menuju Pemilu dan perikehidupan keindonesiaan yang damai dan berkemajuan. Media sosial maupun media massa tidak dijadikan arena radikalisme politik dan segala bentuk kekerasan baik dalam bentuk aksi maupun reaksi. Para pengguna media sosial dan media massa mesti seksama dan bertanggungjawab jangan sampai memproduksi pesan-pesan dan ujaran-ujaran yang serbakeras, menghasut, serta menebar kebencian dan permusuhan sesama anak bangsa hanya karena perbedaan politik.

“Hidup bersosial melalui relasi media sosial maupun langsung tetap memerlukan keadaban dan nilai-nilai luhur kehidupan. Pesta politik lima tahunan jangan merusak relasi sosial kebangsaan yang selama ini terjalin dengan baik dan harmoni,” jelas Haedar.

Ketujuh, kepada segenap organisasi keagamaan dan organisasi kemasyarakatan bersama para tokoh agama dan tokoh masyarakat di dalamnya dituntut peran luhurnya secara bersama-sama untuk mengawal proses politik Pemilu 2019 agar damai, aman, demokratis, dan berkeadaban utama. Bersama-sama dapat mencegah segala bentuk kekerasan dan anarki yang membuat bangsa ini terpecah dan hilang kebersamaan.

Alangkah mulia peran para elite nasional dan daerah dapat menjaga kontestasi politik berlangsung rukun dan gembira dalam perbedaan pilihan politik melalui keteladanan dan bimbingan moral yang luhur serta tidak terjebak pada sikap partisan. Keteladan para tokoh wibawa sangatlah penting dan berpengaruh terhadap umat atau masyarakat Indonesia yang bercorak patrimonial. Karenanya para tokoh umat atau masyarakat secara positif penting memproduksi pesan-pesan yang menenteramkan, menyejukkan, mendewasakan, dan mendamaikan.

“Sebaliknya tidak menebar pesan-pesan yang memanaskan, perseteruan, kekerasan, dan permusuhan yang merugikan hajat hidup bangsa dan negara serta kemanusiaan universal. Tunjukkan dan buktikan semuanya menyebarkan pesan-pesan kerahmatan bagi semesta sehingga Allah Swt. menurunkan berkahnya bagi bangsa dan negara Indonesia,” pungkas Haedar.